Jokowi Pastikan Transaksi Pemerintah Tepat Waktu Dengan KKP Domestik
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
VIVA Bisnis – Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik) sebagai sistem pembayaran untuk belanja barang dan jasa pemerintah yang dibebankan kepada APBN. Jokowi mengatakan, dengan adanya KKP Domestik ini dapat membuat pembayaran belanja barang dan jasa pemerintah menjadi lebih cepat.
"Mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur, dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita," ujar Jokowi, dalam acara peluncuran KKP Domestik dan QRIS Antarnegara, Senin 29 Agustus 2022.
Kartu Kredit Pemerintah (KKP) domestik diluncurkan.
- Kemenko Marves
Selain itu, Jokowi juga menekankan agar seluruh Instansi baik di Pusat, Daerah, dan juga BUMN yang menggunakan dana APBN atau APBD dapat menggunakan dana itu untuk belanja produk lokal. Sebab, APBN atau APBD harus digunakan sebaik-baiknya untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
"Jangan sampai saya udah pesan betul, saya pesan betul, sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali, kalau uangnya yang dikumpulkan oleh pemerintah, baik dari pajak dari PNBP masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD, kemudian belanjanya produk-produk impor," ujar Jokowi
Jokowi juga terus berpesan kepada LKPP agar terus mengawal program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang saat ini tengah dijalankan. Kepala Negara berharap, agar komitmen belanja barang dan jasa dalam negeri yang jumlahnya mencapai Rp800 triliun dapat direalisasikan.
"Ini yang terus kepala LKPP saya sampaikan berkali-kali agar sistem yang mengawal ini betul-betul segera bisa selesai, dan daerah semuanya dengan semangat yang sama membeli produk-produk dalam negeri. Kemarin yang sudah komitmen lebih dari Rp800 triliun, realisasi sudah lebih dari Rp400 triliun, sudah lebih dari target," ujarnya
Pertamina terus menggenjot penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Apabila komitmen sebesar Rp800 triliun dalam penggunaan barang dan jasa dalam negeri itu dapat terealisasi, maka dampaknya akan sangat dapat dirasakan oleh Indonesia.
"Tapi kalau bisa masuk ke Rp800 triliun itu, dan betul-betul produknya itu produk dalam negeri, apalagi produk lokal, apalagi produk UMKM, pergerakan ekonomi di bawah ini akan kelihatan," ujar Jokowi
