Luncurkan KKP Domestik dan QRIS Antarnegara, Ini Pesan Jokowi
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
VIVA Bisnis – Presiden Joko Widodo hadir dalam acara peluncuran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) domestik dan juga QRIS (QR Code Indonesian Standard) Antarnegara di Jakarta, Senin 29 Agustus 2022. Dalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti pesatnya perkembangan ekonomi digital yang terjadi belakangan ini dan membuat Pemerintah kebingungan menyiapkan regulasinya.
"Perkembangan ekonomi digital saat ini betul-betul berada pada kecepatan yang luar biasa. Teknologinya muncul duluan, regulasinya kebingungan mengikuti, dan ini terjadi di semua negara," kata Jokowi dalam acara tersebut.
Ilustrasi perekonomian dalam digitalisasi.
- Pixabay
Namun dalam kesempatan itu, Jokowi mengapresiasi adanya KKP domestik dan juga QRIS Antarnegara yang diluncurkan oleh Bank Indonesia. Menurut Jokowi, KKP Domestik dan QRIS Antar Negara ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.
"Ini bukti bahwa negara kita Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi. Artinya, kita ini tidak ketinggalan amat," kata Jokowi
Sebagaimana diketahui, kartu kredit pemerintah adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Pembayaran menggunakan kartu ini dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN.
Mengenai KKP domestik ini, Jokowi meminta pak Gubernur Bank Indonesia, dan sejumlah perusahaan perbankan yang utamanya tergabunh dalam Himbara, agar betul-betul mendampingi dan mengawal program ini.
Jokowi mengharapkan agar seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah hingga Kabupaten/Kota untuk segera masuk ke sistem ini. Sehingga terjadi kecepatan pembayaran.
"Mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur, dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita," ujar Jokowi
Kegiatan pengembangan potensi ekonomi digital di Sumba.
- Dokumentasi Kominfo.
Selain itu, Jokowi juga menekankan agar seluruh Instansi baik di Pusat, Daerah, dan juga BUMN untuk terus menggunakan produl lokal. Dengan adanya KKP ini, Jokowi meminta agar seluruh Instansi yang menggunakan dana APBN atau APBD dapat menggunakan dana tersebut untuk kemajuan ekonomi dalam negeri
"Jangan sampai saya udah pesan betul, saya pesan betul, sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali, kalau uangnya yang dikumpulkan oleh pemerintah, baik dari pajak dari PNBP masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD, kemudian belanjanya produk-produk impor," ujar Jokowi
Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar tidak sependapat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.
