Subsidi Rp 502 Triliun Dinikmati Orang Kaya, Sri Mulyani Beberkan Data
- BPH Migas
VIVA Bisnis – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, subsidi dan kompensasi energi yang telah diberikan Pemerintah sebesar Rp 502 triliun sebagian besar dinikmati oleh orang kaya.
"Dari dana Rp 502 triliun kalau yang menikmati paling banyak itu empat top rumah tangga tertinggi. Yang nomor dua terkaya, nomor tiga terkaya sampai nomor empat, jadi 40 persen top tertinggi," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite VI DPD RI, Kamis 25 Agustus 2022.
Ani begitu sapaan akrabnya mengatakan, untuk Pertalite dari total subsidi sebesar Rp 93 triliun. Sebanyak 86 persen atau Rp 80 triliun dinikmati oleh rumah tangga top 30 persen.
Baca juga: Ekonom: Tidak Ada Urgensi Menaikkan Harga BBM Subsidi
"Rp 80 triliun dinikmati 30 persen terkaya. Solar dari Rp 143 triliun, itu 89 persennya atau Rp 127 triliun yang menikmati dunia usaha dan orang kaya," jelasnya.
Dengan demikian jelasnya, dengan adanya subsidi tersebut ratusan triliun itu hanya kecil dinikmati oleh masyarakat miskin. Padahal tujuan dari subsidi tersebut untuk dinikmati oleh masyarakat miskin.
"Jadi kalau pertalite 23 juta, 15,8 juta yang menikmati orang kaya, hanya 3,9 juta saja 40 persen terbawah. Solar sama dari 15 juta hanya kurang dari 1 juta yang dinikmati oleh kelompok miskin," terangnya.
Petugas mengisi kendaraan konsumen dengan BBM jenis Pertalite di SPBU Cikini
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Maka dari itu jelasnya, jika Pemerintah terus mensubsidi melalui barang. Sama saja dengan Pemerintah mensubsidi orang mampu.
"Jadi subsidi melalui barang dan itu dikonsumsi orang mampu, ya kita mensubsidi orang mampu. Memang ada orang yang tidak mampu dan miskin menikmati barang gitu namun porsinya kecil," tegasnya.
"Itu yang kita pikirkan, menambah ratusan triliun berarti menambah yang sudah mampu makin banyak lagi," tambahnya.
Proyek Infrastruktur Disetop Sementara, Menteri PU: Anggarannya Ditahan Bu Menkeu
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menjelaskan rencana Pemerintah yang bakal menghentikan sementara pembangunan proyek-proyek infrastruktur besar.
