Wapres Jabarkan 4 Strategi Wujudkan Keadilan Ekonomi
- Antara
VIVA Bisnis – Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, menekankan perlunya strategi yang baik dalam mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana mandat yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
"Gagasan yang tajam dan dalam dibutuhkan, agar sumber daya ekonomi bisa dimanfaatkan untuk menopang tujuan tersebut," kata Ma'ruf Amin dalam telekonferensi di Sidang Pleno ISEI XXII dan Seminar Nasional ISEI 2022, Rabu 24 Agustus 2022.
Wapres menambahkan, kemajuan ekonomi yang begitu pesat dicapai oleh Indonesia tidak boleh memunculkan ketimpangan dan kepincangan di masyarakat. Dia pun menyampaikan empat gagasan dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi, untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat.
Baca juga: Soal Harga BBM Naik, Sri Mulyani: Para Menteri Masih Berdiskusi
"Pertama, memapankan suplai dan rantai pasok kebutuhan pokok. Ketersediaan bahan kebutuhan pokok ini sangat penting dan harus dipastikan, sehingga tidak memunculkan gangguan pasokan di akar rumput," ujarnya.
Stabilitas ekonomi yang paling mendasar menurut Ma'ruf salah satunya ditandai dengan terjaminnya kebutuhan pokok masyarakat, khususnya pangan.
"Kedua, mendesain bauran kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Kehati-hatian dalam menyusun kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan menjadi langkah penting untuk mencegah risiko krisis," kata Ma'ruf.
Wapres KH Maruf Amin saat berada di kantor MUI Pusat
- MUI
Dengan kehati-hatian dalam menyusun bauran kebijakan tersebut, Wapres berharap dapat memberikan keberpihakan pada kepentingan nasional dan sensitif terhadap kelompok masyarakat menengah ke bawah.
Ketiga, yakni memperkuat inovasi dan digitalisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Menurut Ma'ruf, inovasi dan digitalisasi menjadi penting, khususnya sejak pandemi COVID-19 yang telah melahirkan berbagai cara kerja baru di seluruh tatanan kehidupan.
Dengan penguatan pada inovasi dan digitalisasi dalam jangka panjang, diharapkan dapat menjangkau kelompok masyarakat di seluruh pelosok Indonesia yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi.
"Selanjutnya, mendorong pemerataan dan keadilan ekonomi," ujarnya.
Asosiasi Pedagang Kelontong Tolak Rancangan Permenkes Soal Kemasan Rokok Polos
Asosiasi Pedagang Kelontong menolak rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek, sebagai salah satu aturan yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kese
