Hitungan Sri Mulyani Anggaran Subsidi-Kompensasi Naik Jika Ini Terjadi
- Bea Cukai
VIVA Bisnis – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, jika konsumsi energi baik bahan bakar minyak (BBM), LPG 3 kilogram (kg), dan listrik sama seperti tujuh bulan belakangan, maka anggaran energi sebesar Rp 502 triliun masih akan kembali bertambah lagi.
Ani begitu sapaan akrabnya menjelaskan bahwa pada 2021 realisasi pembayaran subsidi energi dan kompensasi mencapai Rp 188,3 triliun. Jumlah itu terdiri dari Rp 140 triliun untuk pembayaran subsidi, dan Rp 47,9 triliun kompensasi.
"Pembayaran kompensasi sebesar Rp 47,9 triliun tersebut belum menyelesaikan seluruh utang kompensasi sampai dengan akhir tahun 2021. Dengan demikian, terjadi pergeseran beban kompensasi BBM ke tahun 2022 yaitu sebesar Rp 104,8 triliun," kata Ani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran, Selasa 23 Agustus 2022.
Baca juga: Pemerintah Anggarkan Rp 30 Triliun Bantu Masyarakat Beli Rumah
Adapun dengan tidak terselesaikannya pembayaran kompensasi itu Pemerintah pada 2022 harus menanggung selisih sebesar Rp 104 triliun. Itu juga ditambah dengan kenaikan harga BBM yang melonjak akibat perang di Ukraina.
"Kita sampai harus menaikkan subsidi dan kompensasi tahun ini yang mencapai tiga kali lipat yaitu Rp 502 triliun. Kita memperkirakan apabila laju konsumsi seperti yang terjadi pada tujuh bulan terakhir ini. Maka Rp 502 triliun akan habis dan masih akan ada tambahan lagi," tegasnya.
Pertalite raib di sejumlah SPBU di Jabodetabek.
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Menurutnya hal itu adalah konsekuensi dari kebijakan Pemerintah, yang tidak menyesuaikan harga BBM dan listrik. Di mana dalam hal ini Pemerintah, tidak menaikkan harga BBM yang diatur.
"Sementara harga ICP dalam perekonomian global terus mengalami kenaikan, inilah yang disebut sebagai syok absorber. APBN mengabsorb (menyerap) syok yang sangat besar yang berasal dari kenaikan BBM atau ICP yang terjadi secara global," jelasnya.
Proyek Infrastruktur Disetop Sementara, Menteri PU: Anggarannya Ditahan Bu Menkeu
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menjelaskan rencana Pemerintah yang bakal menghentikan sementara pembangunan proyek-proyek infrastruktur besar.
