Anggaran Perlindungan Sosial 2023 Capai Rp 479 Triliun, Buat Apa Saja?
- ANTARA
VIVA Bisnis – Pemerintah mengalokasikan anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sebesar Rp 479,1 triliun. Berdasarkan Buku II Nota Keuangan 2023, anggaran perlinsos itu diarahkan untuk mampu menjadi daya ungkit guna pengentasan kemiskinan dan kerentanan.
"Program perlinsos melalui K/L dialokasikan antara lain melalui, Kementerian Sosial sebesar Rp 74,2 triliun. Antara lain untuk pelaksanaan PKH bagi 10 juta KPM dan Program Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM," tulis laporan RAPBN 2023 dikutip VIVA, Senin 22 Agustus 2022.
Selain itu, Kementerian Kesehatan sebesar Rp 46,53 triliun melalui bantuan iuran bagi 96,8 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi sebesar Rp 20 triliun untuk Program Indonesia Pintar bagi 17,9 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 908,9 ribu mahasiswa.
Berikutnya, Kementerian Agama sebesar Rp 2,5 triliun melalui Program Indonesia Pintar bagi 2,2 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 67,8 ribu mahasiswa.
Anggaran Non K/L untuk Subsidi Listrik, LPG hingga Bunga KUR
Pertamina menjaga pasokan energi memenuhi kebutuhan BBM dan LPG bersubsidi
- Pertamina
Sementara itu, anggaran perlinsos untuk non kementerian lembaga (K/L) sebesar Rp 311,8 triliun yang dialokasikan antara lain melalui program pengelolaan subsidi sebesar Rp 289,2 triliun. Hal itu untuk penyaluran subsidi listrik, subsidi LPG tabung 3 kilogram (kg), penyaluran subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR). Serta melalui program pengelolaan belanja lainnya untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan alokasi cadangan bencana.
Anggaran Perlinsos juga dialokasikan melalui transfer ke daerah (TKD). TKD ini difokuskan untuk alokasi Dana Desa antara lain pemberian BLT Desa.
"Penentuan fokus penggunaan Dana Desa pada tahun 2023 disinkronisasikan dengan prioritas nasional. Salah satunya digunakan untuk program pemulihan ekonomi, yaitu penanganan perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem," terangnya.
