Daftar Kementerian dan Lembaga yang Bakal Dapat Anggaran Jumbo 2023

Pidato Presiden RI RUU APBN Tahun Anggaran 2023
Sumber :
  • Youtube Sekretariat Presiden

VIVA Bisnis – Pemerintah telah menetapkan anggaran belanja kementerian lembaga (K/L) di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Untuk total anggaran belanja sebesar Rp 853.729,7 miliar atau sebesar 86,0 persen dari seluruh rencana anggaran belanja K/L di  2023.

Sowan Perdana, Menag Nasaruddin Minta Nasihat dan Restu ke MUI

Dikutip VIVA, Jumat, 19 Agustus 2022, Berdasarkan Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran, terdapat 15 K/L yang memperoleh pagu anggaran cukup besar. Di mana tiga K/L diketahui mendapatkan anggaran belanja jumbo.

Adapun tiga besar ditempati oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebesar Rp 131.926,7 miliar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp 125.217,5 miliar, dan ketiga Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp 107.763,1 miliar.

Proyek Infrastruktur Disetop Sementara, Menteri PU: Anggarannya Ditahan Bu Menkeu

Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto.

Photo :
  • Tangkapan layar.

Selain ketiganya, Kementerian Kesehatan mendapatkan anggaran sebesar Rp 88.458,7 miliar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Rp 80.221,0 miliar, Kementerian Sosial Rp 78.179,6 miliar.

Menteri Dody Beberkan Perhitungan PPN 12 Persen Bikin Ongkos Garap Infrastruktur Meroket

Selanjutnya, Kementerian Agama Rp 70.446,0 miliar, Kementerian Keuangan Rp 45.224,5 miliar, Kementerian Perhubungan Rp 33.441,2 miliar, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp19.703,2 miliar.

Adapun dalam periode 2018-2022, anggaran Kemenhan tumbuh rata-rata sebesar 3,1 persen. Untuk pagu di 2018 sebesar Rp 106.680,4 miliar dan pada outlook tahun 2022 adalah sebesar Rp 133.406,7 miliar, dengan peningkatan terbesar di 2020.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Photo :
  • istimewa

Sedangkan di Kementerian PUPR dari 2017 hingga awal tahun anggaran 2020 juga mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut disebabkan adanya kebijakan Pemerintah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar.

Seperti perumahan, pembangunan jalan dan jembatan, serta pembangunan infrastruktur pendukung ketahanan air seperti pembangunan bendungan.

Peningkatan anggaran yang cukup signifikan terjadi pada tahun
2021. Yang, digunakan dalam rangka mengejar pembangunan akibat penundaan proyek infrastruktur 2020 yang direalokasi untuk penanganan Program PC-PEN.

Sementara di posisi ketiga Kepolisian, dalam periode 2018-2022 anggaran mengalami peningkatan dari Rp 98.124,0 miliar pada tahun 2018 dan diproyeksikan mencapai Rp 108.441,5 miliar pada outlook tahun 2022.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Tinjau Revitalisasi TMII

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Untuk peningkatan itu dilakukan guna mendukung pembangunan infrastruktur di kepolisian, pembinaan fungsi Sabhara, penyelesaian tindak pidana umum. Kemudian narkoba, terorisme, pengendalian operasi kepolisian, serta peningkatan sarana dan prasarana kepolisian berbasis Teknologi Informasi serta Almatsus.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya