Ketua MPR Ingatkan Defisit APBN 2023 Harus Kembali di Bawah 3%
- YouTube Sekretariat Presiden
VIVA Bisnis – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, membeberkan landasan utama bagi pembangunan nasional jangka panjang Indonesia. Pada 2023, salah satu tantangan Pemerintah dalam mengelola APBN adalah bagaimana menekan defisit anggaran kembali tidak melebihi 3 persen.
Kemudian, bagaimana pengembangan kemampuan sektoral, terutama konsolidasi demokrasi, ekonomi hijau, infrastruktur digital, pembangunan Ibu Kota Negara, dan keberlanjutan komitmen lintas Pemerintahan.
Bamsoet, sapaan akrabnya menambahkan, semua hal itu sekaligus juga sebagai upaya me-mitigasi berbagai risiko, yang dihadapi Indonesia di masa depan.
"Defisit anggaran yang harus kembali ke angka kurang dari 3 persen pada tahun 2023, menjadi tantangan utama. Karena kondisi pemulihan yang tidak menentu," kata Bambang dalam Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 dalam rangka memperingati HUT Ke-77 RI, Selasa 16 Agustus 2022.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat memimpin sidang tahunan MPR 2022
- YouTube Sekretariat Presiden
Selain itu, Bambang mengatakan bahwa peningkatan utang yang signifikan menimbulkan beban pembayaran bunga tambahan sebagai strategi jangka pendek, penyusunan prioritas, dan re-alokasi anggaran secara tepat diperlukan.
"Kebijakan burden sharing tidak hanya dengan moneter, tetapi juga dengan dunia usaha, dapat menjadi opsi dalam upaya pembiayaan ketidakpastian di masa mendatang," ujar Bambang.
Sementara itu, lanjut Bambang, strategi jangka panjang membutuhkan perencanaan pembayaran utang setidaknya untuk 30 tahun ke depan. Pada saat yang bersamaan, pemerintah harus memastikan kondisi fiskal dan moneter tetap terjaga.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
- ANTARA
Di sisi lain, pembayaran kupon dan jatuh tempo utang pemerintah, akan berdampak pada pengurangan cadangan devisa. Berdasarkan data bulan Juli 2022, kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri Indonesia sebesar US$21,6 miliar per bulan.
"Posisi cadangan devisa Indonesia pada bulan Juli ini, masih senilai lebih dari dua kali lipat dari standar kecukupan internasional," ujarnya.
Perbankan Ditegaskan Perlu Aturan Turunan Akselerasi Hapus Tagih Utang Petani hingga Nelayan
Pelaksanaannya, ditegaskan tetap diperlukan peraturan turunan PP No 47/ 2024 agar dapat diimplementasikan sesuai prosedur yang lebih detail dan jelas.
