Sarinah Jadi Mal Pertama di RI yang Komitmen Bebas Food Waste
- Instagram @wika.sarinah
VIVA Bisnis – National Food Agency (NFA) atau Badan Pangan Nasional menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Sarinah untuk menekan food waste atau sampah makanan di Indonesia. Dalam hal ini Sarinah menjadi mal yang pertama berkomitmen untuk bebas sampah makanan.
Penandatanganan itu dilakukan antara NFA, Sarinah, Hippindo, dan Yayasan Surplus. Kepala Badan Pangan Nasional atau NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, menurut kajian Bappenas, Food Loss and Waste (FLW) di Indonesia pada tahun 2000-2019 mencapai 23-48 juta ton per tahun atau etara dengan 115–184 kg per kapita/tahun.
“Hal tersebut berdampak pada kerugian ekonomi sebesar Rp213-Rp551 triliun per tahun," kata Arief dalam keterangannya, Senin 15 Agustus 2022.
Ruang terbuka hijau di Sarinah
- wika.sarinah
Arief menjelaskan, potensi FLW tersebut apabila dikelola dengan baik dapat disalurkan untuk memberi makan 61-125 juta orang atau 29-47 persen populasi Indonesia.
Besarnya potensi FLW tersebut menjadi perhatian serius NFA. Arief secara tegas mengatakan, permasalahan ini merupakan bagian dari tanggung jawab NFA, namun tentunya perlu sinergi dan kontribusi seluruh stakeholder pangan nasional untuk menekan angka FLW di Indonesia.
Sarinah Bebas Food Waste
Untuk itu, pihaknya menyambut baik terlaksananya penandatanganan MoU antara NFA, Sarinah, Hippindo, dan Yayasan Surplus, yang akan menginisiasi gerakan “Sarinah Bebas Food Waste”.
“Sinergi ini merupakan langkah yang baik dalam memerangi food loss and waste yang masih sangat tinggi. Diharapkan semua pihak dapat segera mengeksekusi berbagai program yang telah disusun, agar segera memberikan hasil konkret,” jelasnya.
Arief menambahkan, aksi mengurangi FLW merupakan hal yang mendesak. Sebab pemborosan makanan memiliki keterkaitan erat dengan kerawanan pangan dan gizi.
“Penyebab utama kerentanan pangan adalah neraca pangan wilayah yang defisit dan tingginya persentase penduduk miskin di wilayah tersebut,” imbuhnya.
Arief melanjutkan, hal itu sejalan dengan arahan Presiden RI bahwa pemerintah harus bersiap menghadapi krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan yang melanda dunia internasional saat ini.
