Kemenkeu: Dampak Kenaikan Tiket Pesawat ke Inflasi Hanya 0,1 Persen
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Bisnis – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, pengenaan besarnya biaya tambahan untuk tiket pesawat yang diberlakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak akan terlalu berdampak terhadap inflasi.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, kenaikan tarif oleh Kemenhub terhadap inflasi hanya sebesar 0,1 persen.
"Secara umum tiket pesawat itu komponennya relatif kecil. Sehingga memang kalau ada kenaikan oleh Kementerian Perhubungan itu dampaknya kita pantau memang relatif kecil terhadap inflasi. Sebenarnya antara 0,06 poin persentase-0,1 poin persentase," ujar Febrio dalam Taklimat Media, Senin 8 Agustus 2022.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu.
- Tangkapan layar M Yudha P.
Adapun terkait besaran biaya tambahan tiket pesawat itu disebabkan adanya dampak kenaikan bahan bakar pesawat atau avtur. Di mana penetapan itu diatur melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor 12/142 2022, yang berlaku mulai 4 Agustus 2022.
Untuk besaran biaya tambahan itu ada pada pesawat udara jenis jet paling tinggi 15 persen dari tarif batas atas sesuai kelompok pelayanan masing-masing maskapai. Sedangkan pesawat udara jenis propeller paling tinggi 25 persen dari tarif atas sesuai kelompok pelayanan masing-masing maskapai.
Ilustrasi check-in tiket pesawat terbang di Bandara Soetta
- Viva.co.id/ Sherly (Tangerang)
Febrio melanjutkan, dengan kenaikan tarif tersebut Kemenkeu akan terus memantau dampaknya terhadap inflasi. Meskipun saat ini dampaknya masih relatif terbatas.
"Kita tahu bahwa masyarakat sekarang kan terutama kelas menengah itu banyak beraktivitas dan melakukan traveling. Karena mengingat tadi uangnya memang sudah cukup banyak tersimpan dalam dua tahun terakhir," ujarnya.
Selain itu, Pemerintah melihat saat ini aktivitas ekonomi dampaknya sangat besar terhadap mobilitas. Karena mobilitas masyarakat kelas menengah tengah meningkat cukup tajam.
Bahas Aturan Kemasan Rokok Tanpa Merek, Kemenkes Janji Rangkul Seluruh Stakeholder
Kementerian Kesehatan mengaku akan melibatkan seluruh pihak dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).
