PBB Desak Seluruh Perusahaan Migas di Dunia Dikenakan Pajak Tambahan

VIVA Bisnis – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak pengenaan pajak atas keuntungan tak terduga dari perusahaan minyak dan gas atau Migas di dunia. Hal itu guna mengurangi dampak krisis energi pada orang-orang yang paling rentan.

Desakan itu ditegaskan Guterres pada peluncuran laporan ketiga Grup Respons Krisis Global tentang Pangan, Energi, dan Keuangan atas konflik Ukraina.

"Tidak bermoral bagi perusahaan minyak dan gas untuk membuat rekor keuntungan dari krisis energi ini di belakang orang-orang dan komunitas termiskin dan dengan biaya besar bagi iklim," kata Guterres dikutip, Kamis, 4 Agustus 2022.

Dia menjabarkan, saat ini diperkirakan keuntungan gabungan dari perusahaan energi terbesar pada kuartal pertama tahun ini mendekati US$100 miliar dolar AS. Fenomena ini harus jadi perhatian Pemerintah di seluruh dunia.

"Saya mendesak semua pemerintah untuk mengenakan pajak atas keuntungan yang berlebihan ini dan menggunakan dana tersebut untuk mendukung orang-orang yang paling rentan melalui masa-masa sulit ini," katanya.

Semua negara lanjut dia, terutama negara maju, harus mengelola permintaan energi. Menghemat energi, mempromosikan transportasi umum dan solusi berbasis alam adalah komponen penting dari itu.

"Dan saya mendesak orang-orang di mana pun untuk mengirim pesan yang jelas kepada industri bahan bakar fosil dan pemodal mereka bahwa keserakahan yang mengerikan ini menghukum orang-orang yang paling miskin dan paling rentan, sambil menghancurkan satu-satunya rumah kita bersama, planet ini," tambahnya.

Ada juga kebutuhan untuk mempercepat transisi ke energi terbarukan, yang dalam banyak kasus lebih murah daripada bahan bakar fosil. Pada saat yang sama, pembiayaan swasta dan multilateral untuk transisi energi hijau harus ditingkatkan, kata dia.

Setiap negara adalah bagian dari krisis energi ini, dan semua negara memperhatikan apa yang dilakukan orang lain. Tidak ada tempat untuk kemunafikan, kata Sekjen PBB itu.

Negara-negara berkembang tidak kekurangan alasan untuk berinvestasi dalam energi terbarukan. Banyak dari mereka hidup dengan dampak parah dari krisis iklim. Apa yang tidak mereka miliki adalah pilihan yang konkret dan bisa diterapkan. 

Sementara itu, negara-negara maju mendesak mereka untuk berinvestasi dalam energi terbarukan, tanpa memberikan dukungan sosial, teknis atau keuangan yang cukup, katanya.

"Beberapa negara maju yang sama memperkenalkan subsidi universal di pompa bensin, sementara yang lain membuka kembali pembangkit listrik tenaga batu bara. Sulit untuk membenarkan langkah-langkah seperti itu bahkan untuk sementara," katanya.

"Jika kebijakan itu dijalankan, kebijakan semacam itu harus benar-benar terikat waktu dan ditargetkan, untuk meringankan beban mereka yang miskin energi dan yang paling rentan, selama transisi secepat mungkin ke energi terbarukan," tutupnya. (Ant)

Banjir Dukungan Afriansyah Noor Jadi Caketum PBB

Eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor memastikan diri maju sebagai Calon Ketua Umum (Caketum) PBB

VIVA.co.id

12 Januari 2025