Jokowi Keluarkan 8 Proyek PSN pada 2022, Ini Daftarnya
- VIVA.co.id/Biro Set Pres
VIVA – Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo menyatakan menjelang semester II 2022 sebanyak delapan Proyek Strategis Nasional (PSN) akan dihapus oleh Pemerintah. Hal itu dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Wahyu mengatakan, penghapusan proyek PSN itu atur melalui Peraturan Menteri Perekonomian (Permenko) Nomor 9 Tahun 2022, yang akan segera diterbitkan.
"Di mana di dalam Permenko ini kita telah melakukan evaluasi sesuai arahan presiden ada beberapa proyek yang kita keluarkan. Tapi juga ada beberapa proyek yang dinilai sangat strategis dan tidak menggunakan uang APBN dan ini tetap akan dimasukan," ujar Wahyu dalam Media Briefing di Lapangan Banteng Jakarta, Selasa 26 Juli 2022.
Baca juga: Kapan Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai? Ini Kata Pertamina
Adapun pada Permenko sebelumnya yaitu, Permenko No 7 Tahun 2021 terdapat 208 proyek, dan di Permenko 9/2022 yang akan diterbitkan akan dipangkas menjadi 200 proyek.
Untuk delapan proyek tersebut Wahyu baru menyebutkan sebanyak lima yang dihapus yaitu Bendungan Tiro di Aceh, kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan, saluran Cikarang Bekasi Laut (CBL), Kereta Api Kalimantan Utara, dan Bandara Bali Utara.
"Permenkonya belum kita share karena sekarang masih dalam proses pengundangan dan mungkin dalam waktu dekat akan kita sampaikan ke pihak media. Tapi sebagai bocoran, kita akan segera terbitkan Permenko 9 tahun 2022," jelasnya.
Proyek Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo.
- VIVA/Dusep Malik
Hal itu jelasnya, sesuai dengan arahan presiden agar semua proyek strategis nasional harus diselesaikan pada semester I 2024.
"Bapak Presiden juga menginstruksikan kalau proyek-proyek itu tidak bisa selesai, keluarkan dari PSN. Bukan berarti proyek itu tidak dikerjakan tapi akan berbeda, karena masih banyak masalah yang menyebabkan dibutuhkan effort yang lebih besar sehingga 2024 belum bisa diselesaikan," ujarnya.
