Tujuan RI Gabung FATF, Chatib Basri: Biar Tak Dianggap Negara Berisiko

VIVA Bisnis – Menteri Keuangan RI 2013-2014, Chatib Basri, menjelaskan latar belakang mengapa Indonesia berkeinginan untuk menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF).

Menurutnya, sebuah negara yang tidak masuk di dalam keanggotaan FATF dan dianggap tidak transparan, maka negara itu dianggap sebagai negara berisiko atau high risk country.

"Jika dianggap berisiko, maka yang terjadi implikasinya adalah kalau kita mau pinjam uang atau melakukan transaksi, maka akan ada hambatan yang bisa muncul dalam bentuk 'cost of fund' yang relatif mahal, atau bisa juga transaksinya di-decline," kata Chatib dalam telekonferensi, Selasa 26 Juli 2022.

Baca juga: Kapan Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai? Ini Kata Pertamina

Chatib mencontohkan, hal itu misalnya pernah terjadi di era sebelumnya. Di mana, pembelian suatu barang dari negara lain yang menggunakan kartu kredit asal Indonesia, transaksinya kerap declined sehingga pembelian tidak bisa dilakukan.

Dia mengatakan, hal itu antara lain dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan para pelaku bisnis di negara-negara lain, terhadap aspek transparansi dan kredibilitas sistem keuangan di Indonesia.

"Hal itu pernah terjadi dulu saat periode (pembelian via) amazon.com. Tapi kalau sekarang, kita lihat sudah transparan. Bahkan NPWP-nya sudah kita masukan," ujar Chatib.



Ilustrasi transaksi keuangan.

Photo :

• VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar

Dengan begini, lanjut Chatib, maka aspek transparansi dan kredibilitas sistem keuangan suatu negara itu secara otomatis juga akan memberikan kepercayaan, dalam konteks yang lebih luas.

"Jadi kalau Indonesia bisa menjadi anggota definitif dari AFTF, maka itu akan membuat kredibilitas Indonesia meningkat sehingga orang yang investasi di sini juga merasa nyaman," ujarnya.



Ilustrasi kartu debit/kredit

Photo :

Diketahui, saat ini Indonesia tengah menjalani Mutual Evaluation Review (MER), yang digelar sejak 18 Juli hingga 4 Agustus 2022, sebagai syarat dan upaya untuk menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF). 

Dengan ikut menjadi anggota FATF, Indonesia dipastikan akan memiliki legal infrastruktur dalam upaya-upaya memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Halaman Selanjutnya

Dengan begini, lanjut Chatib, maka aspek transparansi dan kredibilitas sistem keuangan suatu negara itu secara otomatis juga akan memberikan kepercayaan, dalam konteks yang lebih luas.