Respon Jokowi, LKPP Bekukan 11.688 Produk Impor Beri Ruang UMKM
- Aokumentasi LKPP/Antara.
VIVA Bisnis – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mengklaim telah membekukan 11.688 produk impor. Pembekuan produk impor ini bertujuan agar barang produksi dalam negeri bisa menguasai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas mengatakan kebijakan pembekuan 11.688 produk impor ini sesuai dengan instruksi dari Presiden Jokowi agar produk lokal berjaya di negeri sendiri.
"11.688 produk impor yang dibekukan. Agar apa? Agar ada kesempatan produk pengusaha lokal dibeli oleh pemerintah daerah. LKPP akan membekukan produk impor jika ada produk lokal. Agar produk-produk kita bisa berjaya," kata Azwar Anas di pembukaan Goverment Procurement Forum dan Expo (GPFE) 2022 di JEC, Rabu 20 Juli 2022.
Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas
- VIVA/Cahyo Edi
“Pemerintah terus berusaha menguatkan sistem pengadaan barang dan jasa, sesuai arah presiden terkait penggunaan produk dalam negeri bisa mendapatkan porsi besar terutama untuk UMKM dan Koperasi,” sambung Azwar Anas.
Azwar Anas menerangkan LKPP melakukan sebuah terobosan agar produk lokal masuk ke e-katalog. Selain itu adapula terobosan e-katalog lokal bagi pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah daerah yang di dalamnya berisikan pula barang bikinan pengusaha lokal dan kecil daerah.
Mantan Bupati Banyuwangi ini menjabarkan jika saat ini LKPP mengeluarkan kartu kredit untuk Pemda. Hal ini dilakukan agar pembayaran produk pengusaha kecil dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tak lagi dihutang oleh pemerintah daerah.
Sementara itu Ketua Penyelenggara GPFE 2022 Moch Ruslim mengatakan acara ini merupakan forum nasional pengadaan barang dan jasa terbesar di Indonesia. Selain memamerkan berbagai macam produk dalam negeri adapula seminar-seminar yang diadakan.
“Harapannya, kegiatan ini bisa maksimal mempertemukan antara seller dan buyer di bidang pengadaan barang dan jasa. Event GPFE dan HPFE ini kami harapkan bisa mendukung LKPP untuk mempercepat tercapainya target LKPP 1 Juta peserta E-Catalog,” tutup Ruslim
Yusril Sebut Prabowo Tak Mau Tarik 10 Nama Capim KPK yang Sudah Disetor Jokowi ke DPR
Menurut Yusril, Prabowo minta agar DPR segera menentukan 5 nama capim KPK terbaik yang kemudian dilantik.
