Redistribusi Pupuk Subsidi, Bareskrim Pastikan Cegah Penyelewengan
VIVA Bisnis – Aparat penegak hukum dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri memastikan mendukung penegakan hukum untuk mencegah penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi. Hak itu ditegaskan dalam rangka menjamin efektivitas program Pemerintah tersebut lebih tepat sasaran.
Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pipit Rismanto dalam keterangannya mengungkapkan, aksi tegas akan dilakukan menyusul adanya permasalahan-permasalahan atau potensi terjadinya penyimpangan yang timbul. Akibat adanya disparitas harga antara popok bersubsidi dan nonsubsidi.
Sebab lanjutnya, Mabes Polri menemukan adanya ketidaktepatan sasaran distribusi pupuk bersubsidi. Hal itu yang dinikmati oleh petani tidak berhak atau memiliki kemampuan ekonomi lebih baik.
"Karena di desa ada petani yang butuh subsidi, dan ada juga yang tidak butuh subsidi tapi disubsidi," katanya dalam Sosialisasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi, dikutip Senin, 18 Juli 2022.
Pipit menambahkan, masalah ini timbul karene tidak sinkronnya data penerima pupuk bersubsidi. Sebab, Jika datanya benar maka distribusi tinggal dikawal.
“Apakah aplikasi atau sistem yang dibangun ini tepat sasaran? Apakah petani yang butuh subsidi paham IT? Belum tentu. Karena itu penguatan kolaborasi harus dilakukan dengan banyak unsur, antara lain perangkat desa, pemuda, Babinkamtibmas,” tambahnya.
Sementara itu, Guru Besar Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya Alam, Universitas Lampung Bustanul Arifin menambahkan, saat ini hanya ada dua jenis pupuk yang disubsidi oleh pemerintah, yakni Urea dan NPK.
Jenis komoditas yang berhak memanfaatkan subsidi pun dipangkas dari 70 menjadi hanya 9. Aturan itu menyasar pada komoditas pangan strategis yang memiliki kerentanan menggerakkan inflasi.
Ilustrasi petani - Kartu Tani untuk membeli pupuk bersubsidi.
"Tanaman pangan yang utama. Dengan demikian integrasi sistem dan data sangat dibutuhkan," ujarnya pada acara sama.
Secara konkret, Bustanul bersama dengan kelompok kerja pupuk bersubsidi mengusulkan adanya penyaluran subsidi secara langsung. Sehingga lebih tepat sasaran dan efektif mendorong produktivitas pertanian pangan.
"Kami melakukan kajian tahun depan, mungkin ada laporan. Kira-kira mengarahkan pada kebijakan subsidi langsung. Karena subsidi korelasinya dengan peningkatan produktivitas," ujarnya.
