17 Menkeu dan 11 Gubernur Bank Sentral G20 Hadir Fisik di Bali
- Pool/Nym Budhiana
VIVA Bisnis – Rangkaian ketiga Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (3rd FMCBG) Negara G20 dihadiri oleh delegasi asing secara fisik dengan jumlah terbesar selama periode Presidensi G20 Indonesia. Secara akumulatif, sebanyak 407 delegasi asing hadir secara fisik di Bali dan 120 delegasi hadir secara virtual.
Dikutip dalam siaran pers bersama BI dan Kemenkeu, Sebanyak 17 Menteri Keuangan dan 11 Gubernur Bank Sentral hadir secara fisik. Menkeu yang hadir yaitu dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Australia, India, Indonesia, Italia, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Kanada, Prancis, Turki, Uni Eropa, Belanda, Senegal, Swiss.
Sedangkan gubernur bank sentral yang hadir adalah dari Afrika Selatan, Arab Saudi, Australia, Belanda, India, Indonesia, Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, dan Prancis.
Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia akan bersama-sama memimpin pertemuan. Dalam pembukaan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan G20 perlu melangkah lebih jauh, dengan melakukan tindakan nyata.
"Didasari semangat kerja sama, kolaborasi, dan konsensus, untuk mengatasi tantangan global," kata Sri Mulyani.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati di pertemuan G20.
- Pool BI/Fikri Yusuf
Pada pertemuan ini, para delegasi akan membahas tujuh agenda prioritas maupun legacy pada jalur keuangan yaitu:
i) Ekonomi global dan risikonya. Presidensi G20 Indonesia terus melanjutkan diskusi terkait kondisi perekonomian global terkini dan respon kebijakan yang tepat dalam mencapai pemulihan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Hal ini dilakukan untuk menghadapi tantangan dengan meningkatnya tekanan inflasi, disrupsi rantai pasok global, ketidakseimbangan permintaan (demand) dan ketersediaan penawaran (supply), peningkatan harga komoditas dan energi akibat pandemi COVID-19 serta perang di Ukraina
ii) Isu kesehatan global. Pertemuan akan merumuskan upaya merevitalisasi arsitektur kesehatan global sehingga dapat mendukung kesiapsiagaan, pencegahan, dan respons terhadap pandemi di masa yang akan datang. Pertemuan juga akan mendiskusikan langkah tindak lanjut dari pembentukan dana kesehatan multilateral untuk penanganan pandemi di masa depan, terutama dalam hal memperkuat kolaborasi antara keuangan dan kesehatan. Saat ini, komitmen yang telah terkumpul sekitar US$ 1,1 miliar. Semua negara G20 dan bahkan beberapa negara non-G20 dan juga organisasi internasional menyatakan dukungan dan komitmen kontribusi ke dana multilateral ini. Hal ini menjadi salah satu hasil konkret dari kepemimpinan yang kuat dari Indonesia sebagai Presidensi G20.
iii) Arsitektur keuangan internasional. G20 tengah mencari upaya untuk mendorong perbaikan pengelolaan utang negara miskin, dan mendorong penguatan ketahanan keuangan global jangka panjang yang antara lain dilakukan dengan upaya menjaga aliran modal asing yang berkelanjutan dengan tetap memitigasi risiko terhadap volatilitas aliran modal dan penguatan jaring pengaman keuangan global.
iv) Isu pada sektor keuangan. G20 akan terus mendiskusikan strategi normalisasi kebijakan serta mitigasi dampak jangka panjang dari pandemi (scarring effect) di sektor keuangan serta upaya untuk memperkuat sektor keuangan global melalui pengelolaan risiko dan optimalisasi teknologi dan digitalisasi, serta pengaturan sistem pembayaran lintas batas. Selain itu, G20 juga terus meningkatkan upaya untuk mendorong inklusi keuangan bagi kelompok yang rentan melalui pemanfaatan digitalisasi.
v) Keuangan berkelanjutan. Di tahun ini Presidensi G20 Indonesia tengah fokus memajukan 3 (tiga) agenda utama yaitu pengembangan kerangka kerja transisi keuangan (transition finance) dan peningkatan kredibilitas komitmen institusi keuangan terhadap transisi ekonomi hijau, meningkatkan keuangan berkelanjutan dengan peningkatan akses dan keterjangkauan instrumen hijau, serta diskusi terkait instrumen kebijakan yang dapat memberikan insentif pembiayaan dan investasi. Keseluruhan agenda dimaksud untuk mendukung transisi yang adil dan terjangkau.
vi) Pembangunan infrastruktur. G20 akan mendiskusikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, mudah diakses, dan terjangkau. Untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, G20 menyusun kerangka kerja peningkatan partisipasi swasta dalam mendukung infrastruktur berkelanjutan.
vii) Perpajakan internasional. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G20 juga terus mendorong agenda terkait dengan perpajakan internasional dengan memastikan implementasi kesepakatan global di tahun 2021 berupa dua pilar G20/OECD.
Presidensi G20 Indonesia terus mendorong semangat multilateralisme dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 dengan terus memfasilitasi dan memberikan dukungan penuh terhadap agenda utama G20. Presidensi G20 Indonesia juga terus mendorong hasil yang konkret yang berdampak langsung bagi proses pemulihan ekonomi global, sehingga dapat recover together, recover stronger.
Presidensi G20 Indonesia kembali mengundang Menteri Keuangan Ukraina secara virtual.
