Mulai Bangun IKN, Menteri Basuki Rancang Sistem Drainase Bebas Banjir

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Tinjau Revitalisasi TMII
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA Nasional – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono kembali bertemu dengan Chief Representative Japan International Cooperation Agency (JICA) Takehiro Yasio untuk membahas hasil studi konsultan JICA berkaitan dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menkum Sebut Jakarta Masih Ibu Kota RI, Prabowo Belum Teken Keppres

Basuki mengaku bahwa salah satu aspek utama yang sangat diperhatikan dalam pembangunan awal di IKN adalah drainase atau sistem pembuangan air untuk mencegah terjadinya banjir.

"Kita akan bergantung betul dengan rencana drainase untuk mencegah banjir. Untuk itu berkali-kali saya tanya, siapa yang akan bertanggung jawab dengan drainase IKN, karena ini sangat penting," kata Basuki dalam keterangannya, Rabu, 13 Juli 2022.

Mendagri Tegaskan Jakarta Masih Berstatus Ibu Kota Negara Indonesia

Selain itu, Basuki juga menekankan pentingnya jaminan mutu dalam pembangunan IKN Nusantara. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, terdapat dua target penting dalam pembangunan IKN, yaitu jaminan mutu dan estetika. "Kami ingin dalam proses pembangunan IKN kelestarian lingkungan tetap dijaga," ujarnya.

Presiden Jokowi Bersama Sejumlah Menteri di Tempat Kemah Titik Nol IKN

Photo :
  • Sekretariat Presiden
Debat Sengit dengan Pramono soal Balai Kota Pindah ke Jakut, Ridwan Kamil: IKN Itu Datang dari Imajinasi

Dia berharap, kehadiran konsultan JICA ini akan mempermudah pembangunan IKN Nusantara dengan kualitas yang baik. Basuki mengaku percaya bahwa JICA akan ikut membantu untuk menjamin mutu pembangunan IKN tersebut.

"Untuk itu, jangan ragu untuk memberi kami saran atau koreksi agar tujuan kita tercapai," ujarnya.

Dalam pertemuan ini konsultan JICA memaparkan hasil studi mengenai empat tantangan dalam menjamin mutu pembangunan IKN. Pertama, diperlukan integrasi berdasarkan kondisi dasar, di mana semua desain dan pembangunan harus berdasarkan kondisi topografi dan geologi saat ini. Kemudian, land grading dan semua rencana infrastruktur harus merujuk ke rencana drainase untuk mencegah bencana banjir.

Kedua, diperlukan koordinasi infrastruktur bawah tanah. Salah satunya adalah pengamanan luasan ruang bebas/right-of-way (ROW), terutama untuk lubang got dan struktur yang lebih besar seperti pompa pengangkat saluran pembuangan.

Ketiga, perlu disiapkan ruang untuk menjamin aksesibilitas perluasan di masa depan. Salah satunya adalah kebutuhan lahan untuk layanan transportasi umum seperti halte dan utilitas jalan seperti lampu dan CCTV. Dan keempat, jaminan mutu konstruksi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya