Penerapan Pajak Karbon Terus Ditunda, Ini Kata Sri Mulyani

Menkeu Sri Mulyani.
Sumber :
  • Anisa Aulia/VIVA.

VIVA Bisnis – Pelaksanaan penerapan pajak karbon hingga saat ini terus mengalami penundaan. Sebab rencana penerapan itu awalnya akan dilaksanakan pada 1 April 2022 dan terus tertunda hingga 1 Juli 2022.

Potensi Pajak Capai Rp 60 Triliun, Menteri Kehutanan: Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Segera Diresmikan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, alasan penundaan itu masih menunggu waktu yang tepat. Sebab harus dikaji secara matang pada aturan penerapan pengenaan pajak tersebut.

“Ada juga yang harus dilihat dan bisa mempengaruhi ekonomi sosial dan politik, maka kita harus melihat dan meneliti dengan detail. Apakah policynya sudah baik, timing tepat karena itu akan menentukan sebuah policy (aturan),” kata Sri Mulyani di Sofitel Nusa Dua Bali, Rabu 13 Juli 2022.

PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan: Simak Daftar Hiburan yang Kena Pajak di Jakarta

Baca juga: Sri Mulyani: Ancaman Inflasi Kini Sensitif Bagi Politik Suatu Negara

Adapun untuk kendala yang pada rencana penerapan pajak karbon itu Sri Mulyani menegaskan tidak terdapat kendala teknis apapun.

Anjlok 30,19 Persen, Setoran Pajak Februari 2025 Baru Rp 187,8 Triliun

“Kendala teknis tidak ada, kita semua sudah siapkan,” tegasnya.

Ilustrasi karbon

Photo :
  • ANTARA

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, kebijakan dan regulasi pajak karbon masih terus disiapkan dengan bekerja sama dengan kementerian terkait. Dalam hal ini, pertama untuk penerapan itu terlebih dahulu akan diujicobakan dari mekanisme yang masih terbatas di PLN.

“Dilakukan cap dan trade, nanti dari sisi keandalan dan perdagangan karbon dengan mekanisme cap and trade dan kita akan ikutan introduce yang level cukup rendah. Dengan mekanisme itu semakin membangun reputasi dan nilai liabilitasnya,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto

APBN Tekor hingga Setoran Pajak Anjlok, Airlangga: Itu kan Baru Perkembangan Dua Bulan

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di awal 2025 tengah menjadi sorotan, begini respons Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

img_title
VIVA.co.id
14 Maret 2025