Sri Mulyani: Ancaman Inflasi Kini Sensitif Bagi Politik Suatu Negara
- VIVA/Anisa Aulia
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, di seluruh dunia saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu diantaranya, harga energi, pangan, dan lonjakan inflasi yang sejalan dengan permintaan meningkat namun ketersediaan barang tidak mencukupi.
Sri Mulyani mengatakan, inflasi yang terjadi saat ini diperparah dengan situasi geopolitik Rusia dan Ukraina yang menimbulkan dampak kenaikan harga tersebut.
“Jadi ini tripel dari sisi supply disruption, pangan dan energi. Kenaikan yang sangat tinggi inflasi ini sudah kita lihat di berbagai negara, kalau di negara maju yang belum pernah selama hampir setengah dekade infasinya mendekati 0, tiba-tiba mereka menghadapi inflasi,” ujar Sofitel Nusa Dua Bali, Rabu 13 Juli 2022.
Baca juga: Harga Emas Hari Ini 13 Juli 2022: Global Datar, Antam Turun
Ani begitu sapaan akrabnya mencontohkan hal itu sudah terjadi di beberapa negara maju, yaitu AS inflasi sebesar 8,6 persen, Inggris di atas 9 persen.
“Eropa dan waktu itu bicara tentang selalu deflasi sekarang sudah di atas 6 persen, Jepang juga yang biasanya deflasi juga bicara tentang inflasi. Jadi kita tidak underestimate ancaman inflasi itu selalu sangat sensitif terhadap politik di suatu negara,” jelasnya.
Maka dengan itu jelasnya, respons dari policy atau peraturan harus sangat cepat dilakukan. Dan itu juga akan dibahas pada Presidensi G20.
Ani mengatakan terdapat berbagai faktor yang mengindikasikan ketahanan suatu negara dalam menghadapi tantangan risiko stagflasi dan resesi. Adapun diantaranya, kinerja neraca pembayaran, aliran modal asing hingga jumlah cadangan devisa yang dimilikinya serta dampaknya terhadap nilai tukar rupiah.
"Kedua ketahananya akan dilihat dari perekonomiannya apakah mereka memiliki gross yang tinggi dan harga yang stabil sebelum pandemi dan survive sesudah pandemi,” terangnya.
Kemudian ketiga, negara yang belum pulih dari pandemi COVID-19 ditambah inflasi yang tinggi akan semakin menimbulkan kompleksitas pada suatu negara.
Selanjutnya ada faktor kebijakan pemerintah fiskal dan moneternya termasuk capaian terkendalinya defisit anggaran serta utang yang terjaga rendah.
"Ini yang akan men-trigger kemungkinan terjadinya krisis di suatu negara,” jelasnya.