Akselerasi Sekuritisasi Aset KPR, Perbankan Butuh Insentif
- rumahku.com
VIVA Bisnis – PT Bank Tabungan Negara (Persero) mendukung langkah Pemerintah dalam mendorong sekuritisasi aset kredit pemilikan rumah (KPR). Hal itu dilakukan untuk menekan backlog perumahan di Tanah Air.
Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo menilai, diperlukan insentif bagi perbankan atas rencana strategis tersebut agar maksimal dalam pelaksanaan sekuritisasi di Indonesia.
Namun menurutnya, sejauh ini peran Pemerintah sudah cukup baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Seperti dengan memberikan subsidi bagi MBR yang nilainya hingga saat ini telah mencapai Rp85,7 triliun.
"Kebijakan terkait sekuritisasi aset harus memberikan keuntungan dan insentif yang baik bagi bank, misalnya relaksasi atas pengenaan pajak, kebijakan agar perbankan dapat lebih berminat di dalam melakukan sekuritisasi baik sebagai originator maupun sebagai investor serta kemungkinan perluasan segmen KPR yang dapat dijadikan sebagai underlying," ujar Haru dikutip dari keterangannya, Minggu, 10 Juli 2022.
Haru mengungkapkan hal itu, merespons pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Road to G20-Securitization Summit 2022, di Jakarta, Rabu 6 Juli lalu.
"Dengan demikian, sekuritisasi aset akan semakin berkembang ke depannya. Pembangunan dan kepemilikan rumah pun akan semakin baik. Diharapkan, jumlah backlog akan terus berkurang secara signifikan,” tambahnya.
Menurut Sri Mulyani masyarakat akan semakin sulit memiliki rumah di tengah tren kenaikan suku bunga acuan yang di beberapa negara mulai mengalami kenaikan inflasi yang pada akhirnya dapat berdampak pada tingginya suku bunga di sektor perumahan.
Sebagai informasi, sekuritisasi pada dasarnya adalah bagaimana sebuah aset KPR yang berjangka panjang 15 tahun, dapat menjadi underlying aset yang bisa menjadi sebuah surat berharga baru yang kemudian dijual di secondary market yang disebut Efek Beragun Aset (EBA). Seperti yang saat ini beredar di pasar, dapat berbentuk Kontrak Investasi Kolektik Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dan Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP).
Direktur Utama Bank BTN, Haru Koemahargyo.
- Dokumentasi BTN.
Dengan demikian, instrumen sekuritisasi dapat menjadi sebuah skema 'creative financing' dan menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan. Hal itu, untuk kepentingan pembiayaan di sektor perumahan.
Haru juga menyampaikan bahwa BTN sebagai Mortgage Bank di Indonesia telah 13 kali menerbitkan sekuritisasi KPR. Sebagai, alternatif sumber pendanaan pembiayaan rumah rakyat sejak 2009 dengan nilai total yang telah diterbitkan sebesar Rp12,2 triliun dan tahun ini juga direncanakan akan diterbitkan kembali.
Langkah BTN ini dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam mendorong sekuritisasi aset Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk menekan backlog perumahan di tanah air yang saat ini telah mencapai 12,75 juta per tahun, sesuai data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada 2020.
Sejumlah langkah dan strategi juga telah ditempuh BTN untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan perumahan. Mulai dari menggelar berbagai program promosi dan pameran di berbagai daerah, inovasi digital, hingga menjalin kerja sama dengan pengembang atau developer.
Sejak beberapa tahun terakhir BTN pun telah mengembangkan layanan digital banking terkait ekosistem perumahan untuk memudahkan masyarakat dan nasabah dalam memiliki rumah.
Hingga saat ini BTN telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 5.000 pengembang dari berbagai segmen, mulai dari kecil hingga besar. Pengembang menengah dan kecil terus didorong oleh BTN untuk meningkatkan kapasitasnya hingga bisa menjadi pemain yang besar. Dengan demikian, ketersediaan perumahan pun diharapkan akan semakin meningkat.
