Pemerintah Perlu Konsisten Antisipasi Ancaman Krisis Pangan
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA Bisnis – Dunia saat ini tengah mengalami ketidakpastian utamanya di sektor pangan dan energi. Hal itu kerap diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo. Itu juga dinilai berdampak pada kondisi ekonomi di dalam negeri.
Sejumlah komoditas pangan kini mengalami kenaikan. Sehingga, beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di sektor energi pun mengalami peningkatan yang sangat besar dibanding prediksi.
Demi menanggulangi hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementrian Pertanian terus berupaya untuk menjaga agar bahan-bahan pokok penting tetap terjaga produksi serta distribusiya agar Indonesia tidak mengalami krisis pangan.
Menurut Pakar Ekonomi Pertanian Universitas Negeri Semarang (Unnes), Prof Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir memang dunia sedang mengalami permasalahan pangan dan energi yang mengkhawatirkan.
Ilustrasi lahan pertanian.
Hal tersebut ditandai dengan kenaikan harga-harga pangan dan juga harga energi. Menurut Sucihatiningsih, upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan memang perlu diapresiasi dengan melakukan langkah menjaga produksi dan kelancaran distribusi. Namun upaya tersebut harus dilakukan secara konsisten dan penuh komitmen.
"Upaya untuk menjaga kestabilan produksi bahan pangan harus diimbangi dengan menjaga ketersediaan faktor produksi yang terjangkau seperti lahan, bibit, pupuk dan juga irigasi," katanya, dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat, 8 Juli 2022.
Upaya Lain yang Perlu Diperhatikan
Pemerintah, lanjut Sucihatiningsih, memang telah membangun beberapa infrastruktur pendukung irigasi sektor pertanian seperti pembangunan bendungan di beberapa daerah. Namun, upaya lain yang harus diperhatikan adalah memastikan akses petani terhadap input produksi strategis lainnya seperti pupuk.
"Para petani tentu harus dipastikan dapat mengakses pupuk sesuai dengan porsi dan kebutuhan. Pupuk subsidi yang disediakan juga harus terjamin distribusinya dan tidak salah sasaran," jelasnya.
Selain itu, Prof Suci juga menyoroti rencana pembatasan pupuk subsidi yang menjadi isu beberapa bulan terakhir sebagai bagian dari dampak perang Rusia-Ukraina yang membuat langka pasokan bahan baku pupuk, menurutnya terbatasnya anggaran memang perlu untuk disiasati agar kebutuhan pupuk para petani tetap terjaga.
"Menurut saya, kebijakan aturan subsidi (pembatasan) yang akan dilakukan tersebut merupakan kebijakan yang rasional dengan kondisi yang ada saat ini. Pada bahan baku pupuk dan dengan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk dari APBN yang terbatas maka, memang implementasi (berbeda) pengaturan subsidi pupuk tersebut," terangnya.
Maka dari itu, lanjut dia, diharapkan hanya petani yang benar-benar membutuhkan akan menerima pupuk subsidi.
"Mengamankan penyaluran pupuk, agar petani tetap dapat menerima pupuk subsidi sebagaimana mestinya" lanjut Guru Besar Unnes ini.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan komitmennya dalam memantapkan penguatan komoditas lokal untuk kemandirian pangan,demi meningkatkan kesejahteraan petani serta antisipasi krisis pangan global yang saat ini sedang melanda dunia.
Syahrul mengajak semua pihak bersama berkontribusi terhadap upaya pencapaian ketahanan pangan. Setiap kepala daerah diharapkan memperkuat lumbung-lumbung pangan dan cadangan pangan untuk mencapai maupun menjaga ketahanan pangan daerah.
“Untuk itu diperlukan pemetaan potensi unggulan daerah, termasuk potensi komoditas lokal, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani,” kata Syahrul.
