Presidensi G20 Ditegaskan Perluas Akses Permodalan UMKM

Produk UMKM
Sumber :
  • Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores

VIVA Bisnis – Presidensi G20 Indonesia dinilai dapat mendorong lembaga keuangan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memiliki akses permodalan dan pasar yang lebih luas.

Sri Mulyani Minta Anak SD Sudah Dikenalkan Pasar Modal

Hal ini ditegaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Talkshow bertajuk G20 Digital Transformation: Resilient MSMEs for Global Economic Recovery di Jakarta.

Menurutnya, Presidensi G20 Indonesia akan mendorong kemitraan global untuk inklusi keuangan. Dengan, menghadirkan infrastruktur, seperti sistem pembayaran dan peraturan yang kompatibel antar negara. 

Prabowo Sambangi Kemenkeu Cek Tutup Buku APBN, Sri Mulyani: Pertama Kalinya Presiden Datang

“Ini penting karena kami ingin memastikan bahwa tema recover stronger dan recover together tidak hanya terjadi antar negara, tetapi juga di rasakan di dalam setiap negara,” ujar Sri dikutip, Rabu, 6 Juli 2022.

Sri menjelaskan, saat ini Pemerintah masih terus bekerja untuk merealisasikan target level inklusi keuangan dalam negeri. Yaitu, sebesar 90 persen di 2024 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. 

Didominasi Penjualan Produk Lokal, Program Belanja Murah Akhir Tahun 2024 Bukukan Transaksi Puluhan Triliun Rupiah

Untuk mencapai inklusi keuangan yang ditetapkan, harus didukung juga dengan literasi keuangan, terutama bagi UMKM. Karena itu, katanya, Pemerintah Indonesia melalui OJK dan Bank Indonesia, terus mendorong literasi keuangan di masyarakat.

Menurut Sri, kini Pemerintah menyediakan alokasi anggaran untuk meningkatkan infrastruktur digital, seperti satelit dan fiber optik. Alokasi anggaran itu pun didukung dengan peraturan yang menjamin perlindungan data konsumen dan kepastian untuk berinvestasi.

Ia juga menambahkan, UMKM menjadi salah satu fokus utama Pemerintah dalam upaya menggenjot ekonomi. Apalagi kini UMKM telah menyumbang sekitar 60 persen dari total GDP Indonesia. 

Karena itu, pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPC-PEN). Yang, salah satu misinya adalah mendukung kelangsungan bisnis UMKM serta menyediakan jaring keamanan sosial bagi kelompok rumah tangga rentan. 

Dalam menghadapi ancaman akan inflasi ekonomi global akibat pandemi dan juga efek konflik Rusia-Ukraina, Sri Mulyani melihat UMKM memiliki peran penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan jaring pengaman sosial. Terutama dengan ancaman krisis pangan dan energi yang dapat muncul dari konflik tersebut.

Menkeu Sri Mulyani.

Photo :
  • Anisa Aulia/VIVA.

Untuk itu Pemerintah telah mengalokasikan tambahan pendapatan negara yang akan difokuskan pada tiga aspek. Pertama, untuk melindungi masyarakat di fase pemulihan ekonomi dari pandemi. 

"Kedua, untuk memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi. Dan pada saat yang bersamaan memastikan kesehatan dan keberlanjutan anggaran pemerintah,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Co-Chair Trade & Investment Task Force B20 tahun 2022 Dr Juan José Daboub menyatakan, dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat beradaptasi menghadapi berbagai tantangan akibat pandemi COVID-19 dan konflik Rusia-Ukraina.

“Bahkan saya kira UMKM dapat beradaptasi lebih cepat dibandingkan perusahaan besar, karena lebih mudah untuk menggerakkan kapal kecil dibandingkan kapal yang lebih besar,” ujarnya yang merupakan mantan Managing Director World Bank.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya