Sri Mulyani: 3 Provinsi Baru di Papua Dapat Anggaran untuk Pemilu 2024

Menkeu Sri Mulyani.
Sumber :
  • Anisa Aulia/VIVA.

VIVA Bisnis – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, tiga provinsi baru di Indonesia akan memiliki anggaran khusus untuk Pemilihan Umum (Pemilu) di 2024. Ketiga provinsi baru tersebut di antaranya Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros

Sri mengatakan, pihaknya sedang meneliti semua persiapan Pemilu dengan pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Untuk tiga daerah ini akan ada pasal khusus yang akan disediakan oleh anggaran,” ujar Sri di Gedung DPR dikutip, Rabu 6 Juli 2022.

Bawaslu: 'Lapor Mas Wapres', Pemilu dan Pilkada Jangan Digelar di Tahun yang Sama

Menkeu Sri Mulyani.

Photo :
  • Anisa Aulia/VIVA.

Ia menjelaskan, untuk ketiga provinsi baru itu, jika dilihat dari sisi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyelenggarakan Pemilu di 2024 perlu ditambah.

Proyek Infrastruktur Disetop Sementara, Menteri PU: Anggarannya Ditahan Bu Menkeu

“Karena kita lihat dari sisi APBD-nya untuk dipecah menjadi tiga juga tidak memadai untuk penyelenggaraan Pemilu di daerah tadi,” jelasnya.

Akan tetapi, Sri belum menjelaskan lebih jauh terkait penambahan anggaran Pemilu ketiga provinsi itu. Sebab pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2023 masih belum selesai saat ini.

“Tapi ini kita semuanya masih di 2023 dan 2024, APBN-nya kan masih belum selesai,” jelasnya.

Sementara itu pada beberapa waktu lalu, DPR bersama pemerintah telah menyetujui besaran dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pemilu 2024, yaitu Rp76 triliun. Namun, dari persetujuan itu bendahara negara tersebut mengatakan angka itu akan dikaji kembali.

“Kan Rp76 triliun juga masih dilihat lagi gitu ya. Jadi kita lihat semuanya nanti,” terangnya.

Menkopolkam Budi Gunawan

Budi Gunawan Minta Usulan KPU jadi Badan Ad Hoc Dikaji Lebih Dalam

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan meminta usulan KPU jadi lembaga Ad Hoc.

img_title
VIVA.co.id
25 November 2024