Dapat Pagu Rp40 Triliun pada 2023, Bina Marga PUPR Akan Garap Ini

Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR lakukan pemeliharaan jalan nasional.
Sumber :
  • Dok. Kementerian PUPR

VIVA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mendapatkan pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar Rp40,25 triliun.

Atasi Penurunan Tanah di DKI Jakarta, Kementerian PU Terapkan Environmental Remediation

Anggaran tersebut diprioritaskan pada penyelesaian infrastruktur jalan dan jembatan yang sudah mulai dibangun dan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun.

Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan kegiatan prioritas ini merupakan tindaklanjut arahan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait dengan optimalisasi program OPOR (Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, Rehabilitasi).

Curhat Menteri Ara Kejar Target 3 Juta Rumah dengan Anggaran Minim

Baca juga: Mendag Pastikan Minyak Goreng di Luar Jawa Sudah Sesuai HET

"Adapun program prioritas utama yang sesuai dengan OPOR adalah optimalisasi program committed (telah disepakati), pemeliharaan rutin jalan dan jembatan nasional, rehabilitasi/rekonstruksi jalan, jembatan serta penggantian jembatan, penyelesaian koridor pembangunan jalan dan jembatan sesuai rencana strategis yang ditargetkan selesai awal tahun 2024," kata Hedy dalam keterangan tertulisnya, Kamis 30 Juni 2022.

Menko AHY dan Menteri PU Dody Bahas Penurunan Muka Tanah Jakarta, Mengantisipasi Bahaya Banjir

Hedy melanjutkan, program prioritas tersebut dijabarkan sesuai dengan kebijakan Kementerian PUPR seperti menyelesaikan pekerjaan multi years contract, pembayaran utang pekerjaan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam, pembayaran eskalasi, dan program padat karya.

"Kalau kita breakdown lagi anggaran Bina Marga, pagu indikatif sebesar Rp40,25 triliun digunakan untuk dukungan infrastruktur konektivitas sebesar Rp37,88 triliun dan sisanya Rp2,37 triliun untuk dukungan manajemen," ucap Hedy.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (foto ilustrasi)

Photo :
  • VIVA/Dusep Malik

Lalu, pada anggaran pendukung konektivitas infrastruktur, kata Hedy, digunakan untuk penanganan jalan senilai Rp22,40 triliun meliputi pembangunan jalan sepanjang 303,6 km serta peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur sepanjang 3.831,3 km.

Selain itu, penanganan jembatan senilai Rp4,70 triliun untuk pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 6.472 meter serta penggantian dan preservasi jembatan sepanjang 125.806 meter. 

Kemudian, anggaran pendukung konektivitas jalan bebas hambatan digunakan untuk jalan tol sepanjang 15 km dengan anggaran Rp2,85 triliun, preservasi rutin jalan dan jembatan nasional serta revitalisasi drainase senilai Rp7,47 triliun, peningkatan aksesbilitas pada flyover/underpass/terowongan sepanjang 1.611 meter dengan anggaran Rp640 miliar.

"Seperti contoh pembangunan yang kami lakukan di Flyover Sekip Ujung di Sumatera Utara, Flyover Gelombang dan Bantaian di Sumatera Selatan serta Flyover Aloha di Jawa Timur," tutur Hedy.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya