Sri Mulyani: Defisit APBN 2021 Rp775 Triliun, SILPA Rp96,6 Triliun
- Anisa Aulia/VIVA.
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 mencatatkan defisit sebesar Rp775,06 triliun atau sebesar 4,57 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi defisit APBN ini, disebut Sri jauh lebih kecil dari target yang dianggarkan untuk tahun 2021.
"Ini jauh lebih rendah dari target APBN semula yaitu sebesar 5,7 persen dari PDB," kata Sri Mulyani dalam telekonferensi di rapat paripurna DPR RI ke-26, Kamis 30 Juni 2022.
Pendapatan Rp2.011,3 Triliun, Belanja Negara Rp2.786,4 Triliun
Dia menambahkan, berdasarkan laporan realisasi APBN, realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.011,3 triliun. Hal itu terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.547,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp458,5 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp5 triliun.
Dia memastikan, realisasi pendapatan negara tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2021, yaitu 115,35 persen. Atau, mengalami pertumbuhan 22,6 persen dibandingkan realisasi tahun 2020.
"Ini adalah pencapaian di atas 100 pertama pertama kali sejak 12 tahun terakhir. Realisasi penerimaan pajak tahun 2021 mencapai Rp1.547,8 triliun, atau sebesar 107,15 persen dari target APBN TA 2021," ujar Menkeu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
- Tangkapan layar Anisa Aulia/ VIVA.
Dia menegaskan, hal ini berarti bahwa pada tahun 2021 lalu, penerimaan negara telah kembali pada level pra-pandemi di tahun 2019 yakni sebesar Rp1.546 triliun.
Sementara, realisasi belanja di tahun anggaran (TA) 2021 mencapai Rp2.786,4 triliun, atau 101,32 persen dari APBN TA 2021. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.000,7 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp785,7 triliun.
Realisasi pembiayaan netto tahun 2021 sebesar Rp871,7 triliun atau 86,62 persen, dari target APBN sebesar Rp1.006,4 triliun. Menkeu menilai, ini adalah konsekuensi dari defisit yang lebih kecil. Pembiayaan ini terdiri dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp881,6 triliun, dan pembiayaan luar negeri minus Rp9,9 triliun.
Masih Ada Sisa Anggaran Rp96,6 Triliun untuk Penuhi Kewajiban
"Pembiayaan tahun 2021 difokuskan untuk menutup defisit dan dimanfaatkan untuk investasi pemerintah pada BUMN dan BLU, terutama untuk percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur," ujarnya.
Dengan defisit yang jauh lebih rendah sebagai akibat membaiknya pendapatan negara dan optimalisasi pembiayaan anggaran, masih terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SILPA tahun 2021 sebesar Rp96,6 triliun.
"SILPA tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang tertunda agar kesinambungan fiskal APBN ke depan akan semakin baik dan APBN menjadi kuat di dalam menyongsong tahun 2023," ujarnya.
Menteri UMKM Kasih Sinyal Sri Mulyani Setujui Insentif PPh Final UMKM Diperpanjang
Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menyebut pihaknya telah mengusulkan perpanjangan insentif UMKM Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5 persen.
