PUPR Catat Sudah Bedah Rumah MBR 60.706 Unit Selama 2022
- ANTARA FOTO/Basri Marzuki
VIVA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat telah merenovasi sebanyak 60.706 unit rumah swadaya dalam rangka penyediaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hingga semester I-2022. Pembangunan itu dilakukan melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan lewat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pihaknya pada 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp2,23 triliun untuk program BSPS dengan target 103.000 unit rumah layak huni.
"Untuk BSPS hingga saat ini masih ada beberapa perubahan usulan calon penerima bantuan. Dari target 103 ribu unit, yang sudah tertuang dalam Surat Keputusan (SK) sebanyak 89 ribu unit. Sedangkan untuk progres fisiknya yang sudah terlaksana sebanyak 60.706 unit (58,94 persen)," kata Iwan dalam keterangannya, Kamis, 30 Juni 2022.
Berdasarkan data, lanjut Iwan, program BSPS yang dilaksanakan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT) pada 2022 menargetkan terserapnya tenaga kerja sebanyak 206.000 orang. Hingga saat ini progresnya sudah menyerap sebanyak 121.412 orang.
Program BSPS merupakan stimulan yang diberikan Pemerintah kepada MBR yang rumahnya tidak layak huni. Dengan dana BSPS tersebut mereka diharapkan berswadaya membangun rumahnya menjadi lebih layak huni.
Foto udara pembangunan rumah bersubsidi.
- Muhammd Solihin/VIVA.
Selanjutnya, Iwan juga menyampaikan capaian program satu juta rumah 2022 yang hingga saat ini sudah mencapai 460.269 unit. Capaian tersebut terdiri dari 82 persen untuk rumah MBR sebanyak 378.983 unit, dan rumah non-MBR 18 persen sebanyak 81.286 unit.
"Secara menyeluruh progres keuangan Ditjen Perumahan hingga 28 Juni 2022 sebesar 38,02 persen sekitar Rp2,62 triliun dari alokasi anggaran 2022 sebesar Rp6,9 triliun dan progres fisik sebesar 33,75 persen," tutur Iwan.
Anindya Bakrie: Kadin Upayakan Pendanaan Transisi Energi dan Perumahan dari Inggris
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengupayakan untuk membawa pendanaan dari Inggris ke Indonesia.
