Tarif Listrik Naik per 1 Juli, PLN Papua: Hanya untuk 33.716 Pelanggan

Tarif Listrik 12 Golongan
Sumber :
  • ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

VIVA – Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat (UIW PPB) mulai 1 Juli 2022 mulai melaksanakan keputusan Pemerintah untuk menyesuaikan tarif tenaga listrik. Kenaikan ini diberlakukan kepada pelanggan rumah tangga mampu nonsubsidi golongan 3.500 Volt Ampere (VA) ke atas (R2 dan R3) serta golongan pemerintah (P1, P2 dan P3).

PLN Tetapkan Batasan Diskon Listrik, Begini Cara Memanfaatkannya Secara Optimal

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Moch. Andy Adchaminoerdin mengatakan, penyesuaian tarif ini dilakukan guna melindungi masyarakat kecil, tarif listrik untuk golongan lain, yakni rumah tangga di bawah 3.500 VA, bisnis dan industri tidak mengalami perubahan.

“Untuk Wilayah Papua dan Papua Barat,penyesuaian tarif hanya diberlakukan kepada 33.716 pelanggan rumah tangga mampu atau 4,4 persen dari total 765.805 pelanggan PLN di kedua provinsi tersebut. Penyesuaian tarif juga berlaku untuk 3.919 pelanggan golongan Pemerintah atau sebesar 0,5 persen,” kata Andy Adchaminoerdin kepada wartawan, Rabu, 29 Juni 2022.

PLN IP Pasok Listrik 19 Gigawatt Lebih dan Siagakan Ribuan Personel saat Nataru

PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat saat melakukan dialog interaktif.

Photo :
  • VIVA/Aman Hasibuan (Papua)

Ia menyampaikan pihaknya siap menjalankan keputusan Pemerintah tersebut guna mewujudkan tariflistrik yang berkeadilan. "Penerapan kompensasi akan tetap diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima. Selain pelanggan rumah tangga daya di bawah 3.500 VA, tarif listrik untuk pelaku UMKM,bisnis dan industri juga tidak mengalami perubahan," ucapnya.

PLN IP Topang Kebutuhan Listrik Maluku saat Nataru Lewat Pembangkit Listrik Apung

Andy menambahkan, selain kepada Pemerintah, penyesuaian tarif yang dilakukan hanya kepada para pelanggan rumah tangga daya 3.500 VA ke atas, merupakan langkah pemerintah yang patut diapresiasi. Pelanggan dengan golongan tersebut merupakan keluarga mampu dan sedikit jumlahnya.

Diharapkan kompensasi betul-betul dapat diberikan bagi yang berhak menerimanya. Selain itu, pemerintah juga tetap memberikan subsidi listrik kepada pelanggan golongan bersubsidi 450-900 VA, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

"Ini adalah bentuk kehadiran Pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing industri, dan menjaga perekonomian nasional termasuk di Papua dan Papua Barat agar tetap stabil," tambahnya.

Rincian Kenaikan

Dengan adanya penyesuaian tarif, pelanggan di Papua dan Papua Barat golongan rumah tangga R2 berdaya 3.500 VA hingga 5.500 VA (31.005 pelanggan) dan R3 dengan daya 6.600 VA ke atas (2.711 pelanggan) tarifnya disesuaikan dari Rp1.444,7 per kilowatt hour (kWh) menjadi Rp 1.699,53 per kWh. 

Sedangkan pelanggan pemerintah P1 dengan daya 6.600 VA hingga 200 kilovolt ampere (kVA) dan P3tarifnya disesuaikan dari Rp 1.444,7 per kWh menjadi Rp 1.699,53 per kWh. 

Sementara pelanggan pemerintah P2 dengan daya di atas 200 kVA tarifnya disesuaikan dari Rp 1.114,74 per kWh menjadi Rp1.522,88 per kWh. 

“Bagi pelanggan pascabayar nantinya perubahan tarif akan diperhitungkan mulai rekening listrik bulan Agustus 2022 atau pemakaian bulan Juli 2022, sedangkan bagi pelanggan prabayar, penyesuaian diberlakukan saat melakukan transaksi pembelian token listrik mulai 1 Juli 2022,” ujar Andy.

Terkait penyesuaian tarif tenaga listrik, kata dia, sejak tahun 2017, tidak pernah ada kenaikan tarif listrik untuk seluruh golongan tarif pelanggan. Untuk menjaga tidak ada kenaikan tarif listrik, Pemerintah telah menggelontorkan subsidi listrik sebesar Rp 243,3 triliun dan kompensasi sebesar Rp94,17 triliun sejak tahun 2017 hingga 2021. 

Sementara itu, dalam proses pelaksanaannya, kelompok masyarakat mampu yaitu pelanggan rumahtangga 3.500 VA ke atas ikut menerima kompensasi dalam jumlah relatif besar. Sepanjang tahun 2017- 2021, total kompensasi untuk kategori pelanggan tersebut mencapai Rp4 triliun.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya