Total Utang Garuda Kini Rp138 Triliun, Begini Strategi Pelunasannya
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA – Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra memaparkan informasi tentang total utang Garuda dan strategi pelunasannya. Hal ini merupakan tindak lanjut dari hasil keputusan sidang pengesahan kesepakatan damai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang digelar kemarin.
Salah satu isinya yakni mewajibkan Garuda dan seluruh kreditur beserta semua pihak yang disebutkan dalam perjanjian perdamaian itu, untuk tunduk pada hasil voting dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut.
"Voting PKPU ini dihadiri 365 kreditur yang memiliki hak voting, dan total klaim sebesar Rp138 triliun," kata Irfan dalam konferensi pers yang digelar virtual, Selasa 28 Juni 2022.
Pesawat Garuda Indonesia jenis B777-300 ER.
- Dok. Garuda Indonesia
Dia pun merinci hasil voting tersebut. Jumlah suara yang setuju pada semua isi perjanjian yakni ada 347 kreditur, atau 95 persen. Angka itu merepresentasikan Rp122 triliun dari Rp138 triliun total utang.
"Jadi ada sekitar Rp16 triliun dari mereka yang memiliki utang dengan Garuda, yang menyatakan tidak setuju," ujarnya.
Dengan hasil ini, maka dapat dinyatakan bahwa proposal perdamaian yang diajukan Garuda telah diterima oleh mayoritas kreditur. Sebab, Garuda mengaku telah membagi kategori kreditur, beserta masing-masing strategi penyelesaian hutangnya.
"Khusus di kasus Garuda ini kita mengklasifikasikan kreditur-kreditur kita, dan skemanya (penyelesaian utangnya) seperti apa," kata Irfan.
Utang Prioritas Dilunasi Bertahap Lewat Arus Kas Operasional
Dia menjabarkan, untuk utang prioritas akan dilunasi secara bertahap, melalui arus kas operasional perseroan yang di dalamnya termasuk pajak dan karyawan. Kemudian ada kreditur yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan Obligasi Wajib Konversi (OWK) sebesar Rp1 triliun, yang akan dikonversi menjadi ekuitas.
Kemudian ada financial lease dengan dasar keputusan Export Development Canada (EDC) yang akan diselesaikan melalui penjualan atau pengalihan aset pembiayaan. Bila ada sisa utang, maka akan diselesaikan dengan skema ekuitas baru dan new coupon debt.
Kemudian untuk utang kepada LPEI, Himbara, dan Bank Swasta, akan dimodifikasi menjadi long-term loan (LTL). Sementara utang BUMN akan dikonversi menjadi long-term payables (LTP), maka KIK-EBA akan dimodifikasi dengan payment schedule yang diperpanjang.
Lalu pemegang Sukuk, Lessors, Maintenance Repair and Overhaul (MRO) dan vendor, yang nilai tagihannya di atas Rp255 juta. Rencananya ini akan diselesaikan dengan ekuitas baru, new coupon debt, new sukuk, maupun tagihan utang.
"Dan vendor lain yang nilai utangnya di bawah Rp255 juta, akan diselesaikan secara bertahap melalui arus kas operasional perseroan," ujarnya.
