China Tolak Tuduhan Jebak Negara Lain dengan Utang
- Antara/Sugiharto Purnama
VIVA – Pemerintah China menolak tuduhan proyek pembangunan Belt Road Initiative (BRI) yang dicanangkan Presiden Xi Jinping sejak sembilan tahun yang lalu, telah menjebak negara lain dengan utang.
"Tidak ada mitra BRI yang menyetujui apa yang disebut dengan 'jebakan utang'," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri (MFA) Zhao Lijian di Beijing, dikutip dari Antara, Selasa 28 Juni 2022.
Menurut dia, BRI sebagai jebakan utang merupakan narasi yang keliru karena sudah berjalan selama sembilan tahun, dan program tersebut menganut prinsip musyawarah, berkontribusi bersama, dan bermanfaat untuk masyarakat di negara-negara mitra.
Baca juga: Izinnya Restoran Bukan Hiburan, Anggota DPR Minta Cek Pajak Holywings
Dengan mengutip perkiraan Bank Dunia, Zhao menjelaskan jika semua proyek infrastruktur transportasi BRI terealisasi, maka pada 2030 BRI menghasilkan US$1,6 triliun pendapatan dunia atau sekitar 1,3 dari PDB global.
"Lebih dari 90 persen pendapatan akan masuk ke negara-negara mitra," ujarnya.
BRI, lanjut dia, juga akan berkontribusi pada pengentasan 7,6 juta jiwa penduduk dari kemiskinan ekstrem dan 32 juta jiwa dari kemiskinan sedang selama 2015-2030.
Konstruksi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
- VIVA/Dusep Malik
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi G7 telah disepakati penambahan dana sebesar US$600 miliar untuk proyek-proyek infrastruktur di negara-negara berkembang sebagai upaya untuk menandingi proyek BRI.
"Terkait dengan inisiatif baru yang diusulkan G7, China selalu menyambut positif. Tapi inisiatif semacam itu tidak harus saling menjatuhkan," ujarnya.
Pihaknya akan menentang setiap tindakan kalkulasi geopolitik yang menyudutkan BRI.
"Tahun lalu G7 telah mengusulkan inisiatif B3W (Membangun Kembali Dunia yang Lebih Baik). Apakah itu B3W atau inisiatif lainnya, dunia ingin melihat investasi dan proyek nyata yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Zhao dalam pengarahan pers rutin itu. (Ant)
China: Veto AS atas Rancangan Resolusi DK PBB untuk Gaza Tunjukkan Standar Ganda
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan tindakan AS yang kembali mengajukan veto atas rancangan resolusi DK PBB atas Gaza kembali menunjukkan standar ganda AS.
