Dana PEN 2022 Baru Terserap 24,9%, Sri Mulyani Ungkap Penyebabnya
- Anisa Aulia/VIVA.
VIVA –Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pada dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah terjadi perubahan yang cukup besar, utamanya untuk kesehatan. Hal itu yang membuat realisasinya kecil saat ini
Hal itu dikatakannya, merespons Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan fraksi Demokrat. Dia menanyakan terkait dana PEN yang masih tersisa Rp340 triliun. Di mana penyerapan baru sebesar 24,9 persen.
“Karena tadinya kita untuk vaksinasi dan untuk biaya terapeutik itu kita sudah bayarkan semuanya termasuk yang sudah diperiksa oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan),” ujar Sri Mulyani pada Rapat Kerja dengan Banggar DPR RI, Senin 27 Juni 2022.
Ani begitu sapaan akrabnya menjelaskan, untuk vaksin seperti diketahui banyak mendapatkan yang sifatnya berupa hibah. Sehingga dari itu anggaran pada vaksin jauh lebih rendah, dan di tahun ini jumlah juga rendah serta pengeluaran untuk dana peralatan sangat kecil.
“Nah ini yang membedakan waktu kita cadangkan dengan ekspektasi masih akan muncul varian baru, dan juga akan munculnya jumlah karena Omicron dianggap akan sangat cepat. Ternyata tidak menjadi pasien di rumah sakit, jumlahnya memang naik tapi tidak menjadi pasien di rumah sakit,” jelasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani.
- VIVA/Anisa Aulia
Melalui hal itu menurutnya, banyak mengurangi anggaran. Namun, dia mengakui pada dana PEN masih sangat kecil. Dengan itu Ani mengatakan, akan terus bekerja sama dengan kementerian lembaga (K/L), dan dirinya telah meminta kepada Dirjen Anggaran untuk melihat hal tersebut.
Hal itu sebab di dalam belanja K/L terdapat automatic adjustment (pencadangan anggaran). Tetapi di lain sisi masih ada belanja dari PEN.
“Karena anggaran kita save cukup banyak ke subsidi sangat banyak, namun untuk belanja K/L kita coba untuk tetap disiplinkan. Kemudian di fokuskan untuk pemulihan ekonomi supaya lebih efektif,” terangnya.
Kemenkeu Proyeksi Belanja Perpajakan Naik Jadi Rp 445,5 Triliun pada 2025
Kemenkeu memperkirakan, belanja perpajakan pada 2025 akan mencapai Rp 445,5 triliun atau 1,83 persen dari produk domestik bruto (PDB).
