LKPP 2021 Dapat WTP dari BPK, Jokowi: Capaian Baik di Tahun yang Berat
VIVA – Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi diberikannya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Menurut Jokowi, hasil Pemeriksan ini sangat baik mengingat tahun 2021 bukanlah tahun yang mudah untuk dilalui.
"Opini WTP ini merupakan pencapaian yang baik di tahun yang sangat berat di 2021 dan hasil laporan ini akan menjadi landasan untuk pemerintah untuk terus melakukan perbaikan," kata Jokowi, di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis 23 Juni 2022.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi
- VIVA/Anwar Sadat
Jokowi juga menyoroti terkait adanya empat Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), yang mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 2021. Yakni Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Meskipun capaian tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP Tahun 2021, namun Jokowi memastikan Pemerintah akan menindaklanjuti temuan tersebut. Semua kelemahan, kata Jokowi, harus segera diperbaiki.
"Terutama sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berdampak terhadap kepada kewajaran penyajian LKPP 2021. Sehingga ke depannya dengan perbaikan-perbaikan maka tata kelola keuangan negara kita akan semakin baik lagi," kata Jokowi.
Predikat WTP, kata Jokowi, bukanlah tujuan akhir. Tujuannya adalah bagaimana Indonesia mampu menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya bagaimana agar mampu mengelola dan memanfaatkan secara transparan dan akuntabel. Sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya.
"Saya ingin menegaskan lagi kepada para menteri kepala lembaga dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan semua rekomendasi pemeriksaan BPK," ujarnya.
Lagi, Jokowi Endorse Paslon Respati-Astrid dengan Blusukan di Proyek Rel Layang Warisan Gibran
Jokowi bilang suatu program mesti berkelanjutan. Jangan ganti pemimpin lalu programnya berhenti.
