Siapkan Rights Issue, J Trust Bank Bidik Tambahan Modal Rp1,2 T
- Dokumentasi J Trust Indonesia.
VIVA – PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) mengumumkan, akan melakukan aksi korporasi yaitu Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) Tahap II dengan skema rights issue.
J Trust Bank akan menerbitkan saham sebanyak-banyaknya 4.242.714.624 saham Seri C dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham dengan nilai emisi saham sebanyak-banyaknya Rp1.272.814.387.200.
Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai menyampaikan, perusahaan tentunya memberikan kesempatan kepada pemegang saham publik yang tercatat pada recording date. Untuk, memperoleh HMETD untuk turut serta dalam rights issue.
Dia menjabarkan, per April 2022, J Trust Bank mencatat kinerja positif dan mampu mencetak laba. Hal ini merupakan fakta yang cukup baik mengingat kondisi sosial ekonomi belum sepenuhnya pulih paska pandemi COVID-19 yang sangat memengaruhi kinerja bank selama tahun 2021.
"Perolehan laba ini didorong oleh pertumbuhan kredit yang selektif dan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK)," ujar Ritsuo dikutip dari keterangannya, Rabu, 22 Juni 2022.
Hingga akhir Mei 2022 dia mengatakan, kredit perseroan tumbuh sebesar 38 persen yaitu Rp13,82 triliun. Dari sebelumnya sebesar Rp10,01 triliun per Desember 2021.
Ilustrasi aktivitas perbankan
- U-Report
Sedangkan pada sisi simpanan melalui instrumen tabungan, giro, dan deposito J Trust Bank menghimpun DPK sebesar Rp19,13 triliun atau tumbuh 20 persen dari sebelumnya sebesar Rp15,95 triliun pada akhir Desember 2021.
"JTrust Bank optimis dapat mencapai target pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga tahun 2022," tambahnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, meskipun tahun ini masih akan diliputi oleh tantangan dan ketidakpastian. J Trust Bank optimis dengan kinerja perusahaan yang akan terus membaik.
"Hal ini kami harapkan mampu mendorong pemegang saham untuk mengesekusi hak-nya pada right issue kami,” tambahnya.
OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Arfak Indonesia
Menjelang akhir tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mencabut izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
