Otorita Ibu Kota Nusantara Pastikan Banyak Insentif Buat Swasta di IKN
- VIVAnews/Fikri Halim
VIVA –Â
Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara (IKN) memastikan bakal banyak insentif dan fasilitas bagi swasta yang berinvestasi di IKN Nusantara.Â
Insentif itu baik fiskal maupun nonfiskal, untuk menarik pendanaan bagi pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Dasar hukumya sedang disiapkan saat ini.
"Insentif yang disiapkan itu harus menarik para investor, tapi tentu saja itu tidak boleh melanggar ketentuannya yang berlaku," kata Koordinator Komunikasi dan Informasi Tim Transisi IKN Nusantara Sidik Pramono saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 17 Juni 2022.
Namun, Sidik masih enggan membeberkan skema insentif tersebut. Menurutnya, Pemerintah dalam waktu dekat akan menyelesaikan rancangan peraturan mengenai insentif tersebut dan mengumumkannya ke publik.
"Insentifnya ada banyak, belum bisa saya sebutkan. Semoga dalam waktu dekat akan keluar," katanya.
Desain Garuda untuk Istana Negara di Ibu Kota Negara Baru.
- Tangkapan kamera @suharsomonoarfa.
Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe sedang intensif bertemu para calon investor. Khususnya terkait pembangunan infrastruktur di Nusantara.
Pada Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss, pada Mei 2022 lalu, Bambang juga gencar mempromosikan IKN Nusantara kepada para pimpinan perusahaan global.
"Sejumlah calon investor dari berbagai negara, dari berbagai bidang usaha, sudah menyampaikan ketertarikannya untuk turut berkontribusi dalam pembangunan IKN," ujarnya.
Sidik mengatakan, Tim Transisi IKN optimistis akan banyak investor atau swasta asing yang akan tertarik mendanai pembangunan IKN. Karena konsep smart city, sustainable dan green city yang akan dibangun di IKN.
"Dengan konsep IKN yang baik seperti itu, dan juga keseriusan pemerintah, maka akan menarik banyak investor ke IKN," ujarnya. (Ant)
Mendagri Minta Daerah Siapkan Antisipasi untuk Hadapi Lonjakan Pemudik
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) menyusun langkah antisipasi menghadapi lonjakan arus mudik menjelang Lebaran 2025.
