Utang Luar Negeri RI Turun Jadi US$409,5 Miliar, BI Ungkap Penyebabnya
- ANTARA FOTO/Galih Pradipta
VIVA – Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2022 tercatat sebesar US$409,5 miliar. Angka itu turun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar US$412,1 miliar.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono menjelaskan, hal itu disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik yakni Pemerintah dan Bank Sentral.
"Secara tahunan, posisi ULN April 2022 terkontraksi 2,2 persen year-on-year (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,0 persen (yoy)," kata Erwin dalam keterangannya, Rabu 15 Juni 2022.
Ilustrasi gaji dalam rupiah dan dolar AS.
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Erwin menambahkan, ULN Pemerintah pada April 2022 melanjutkan tren penurunan yakni sebesar US$190,5 miliar, turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar US$196,2 miliar. Secara tahunan, pertumbuhan ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 7,3 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya yang sebesar 3,4 persen (yoy).
Penurunan ULN Pemerintah terjadi akibat beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo di bulan April 2022, dan adanya pergeseran penempatan dana oleh investor non-residen sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global.
Komponen pinjaman juga mengalami penurunan secara neto, seiring pelunasan pinjaman yang lebih tinggi dibanding penarikan pinjaman dalam mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas.
Penarikan ULN yang dilakukan di bulan April 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif, dan diupayakan terus mendorong akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 24,6 persen dari total ULN Pemerintah, sektor jasa pendidikan 16,5 persen, dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 15,1 persen. Kemudian ada juga sektor konstruksi 14,2 persen, dan sektor jasa keuangan dan asuransi 11,7 persen.
"Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi refinancing risk jangka pendek, mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,96 persen dari total ULN Pemerintah," ujarnya.
Perbankan Ditegaskan Perlu Aturan Turunan Akselerasi Hapus Tagih Utang Petani hingga Nelayan
Pelaksanaannya, ditegaskan tetap diperlukan peraturan turunan PP No 47/ 2024 agar dapat diimplementasikan sesuai prosedur yang lebih detail dan jelas.
