Pengamat Ini Usul Subsidi BBM Diganti ke Transportasi Publik
- istimewa
VIVA – Pakar penerbangan dan transportasi, Alvin Lie mengusulkan bahan bakar minyak (BBM) untuk tidak dilakukan subsidi. Subsidi katanya harus diganti ke transportasi publik.
Hal itu diusulkannya sebagai bagian dari upaya untuk mendorong masyarakat agar mau menggunakan transportasi publik.
“Saya menawarkan gagasan bahwa yang disubsidi ini adalah transportasi publik, bukan BBM nya. BBM mengikuti harga keekonomian saja, bagi masyarakat yang mau menggunakan transportasi publik di beri subsidi,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum DPR RI Komisi V, Senin 13 Juni 2022.
Baca juga: DPR Dukung Jokowi: Komisaris dan Dirut Tanggung Jawab Bila BUMN Rugi
Alvin menjelaskan, subsidi BBM pada 2021 diperkirakan di atas Rp77 triliun. Dan di tahun-tahun sebelumnya mencapai ratusan triliun.
“Dapat kita bayangkan uang sebesar itu kalau digunakan untuk membangun infrastruktur, kesehatan itu jauh lebih bermanfaat daripada subsidi BBM,” ujarnya.
Menurutnya dari anggaran subsidi BBM yang telah digelontorkan pemerintah setiap tahunnya. Sebaiknya digunakan untuk memperkuat sistem pelayanan transportasi publik.
Lebih lanjut Alvin mengatakan, untuk biaya angkut transportasi publik penerapannya dapat dikaitkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sehingga dengan itu yang menikmati adalah masyarakat Indonesia bukan negara asing.
Petugas SPBU melayani masyarakat dengan mengisi BBM jenis Pertalite di Kota Sorong, Papua Barat
- ANTARA FOTO/Olha Mulalinda
“Ini sudah diterapkan di berbagai negara dengan bayarnya pun bukan bayar setiap kali naik atau turun bayar. Tapi bisa berlangganan bulanan, sehingga masyarakat ini betul-betul merasakan kenyamanan, kepraktisan dan juga hematnya menggunakan transportasi publik,” jelasnya.
Alvin mencontohkan, kereta api Indonesia telah memberikan perlakuan khusus bagi veteran dan lansia. Di mana hanya dengan menggunakan NIK ketika membeli tiket, telah mendapatkan diskon atau potongan harga sebesar 20 persen hingga 25 persen.
“Nah kalau kereta api Indonesia bisa kenapa tidak yang lain-lain. Cukup dengan menggunakan NIK kita tentunya ini akan memberikan insentif bagi masyarakat kita, menggunakan transportasi publik daripada transportasi pribadi,” terangnya.
