Jokowi Targetkan RI Jadi Produsen Utama Barang Berbahan Nikel
- Biro Pres dan Media Istana Kepresidenan.
VIVA – Presiden Jokowi mengatakan bahwa saat ini Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Untuk itu, Jokowi menargetkan Indonesia menjadi produsen utama barang-barang yang berbasis nikel.
Jokowi optimis, Indonesia akan mampu menjadi produsen utama produk berbahan dasar nikel. Seperti salah satunya yakni lithium baterai yang digunakan oleh kendaraan listrik dan sejumlah barang lainnya.
"Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia Indonesia ini kita harapkan akan menjadi produsen utama produk-produk barang yang berbasis nikel. Keinginan Kita sejak lama kenapa kita stop nikel adalah kesitu," kata Jokowi saat menghadiri seremoni implementasi tahap kedua industri baterai listrik terintegrasi, di Batang, Jawa Tengah, Rabu 8 Juni 2022.
Baca juga: IHSG Diprediksi Menguat Terbatas, Ini Rekomendasi Saham Pilihannya
Jokowi mengatakan, Indonesia secara perlahan akan mengurangi bahkan menghentikan ekspor bahan mentah. Selain nikel, yang juga akan berhenti diekspor dalam kondisi mentah yakni bauksit.
Kedepan, Bauksit tidak lagi diekspor dalam kondisi mentah, melainkan akan diolah menjadi alumunium baru kemudian diekspor. "Dan nanti akan dilanjutkan dengan setop ekspor bahan mentah bauksit, sehingga kita bisa memproduksi barang jadi," ujar Jokowi.
Presiden Jokowi di KIT Batang.
- Dokumentasi Sekretariat Kepresidenan.
Menurut Jokowi, penghentian ekspor bahan mentah ini akan menjadi kesempatan besar untuk membangun ekonomi hijau ke depan. Dengan adanya pengolahan di bahan mentah Tanah Air juga akan menyerap banyak tenaga kerja.
"Saya minta seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk terus memberikan dukungan penuh terhadap proyek ini agar segera terealisasi," kata Jokowi.
Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar tidak sependapat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.
