Sri Mulyani Tegaskan Ekonomi dan Daya Beli Rakyat Harus Pulih Bersama
- Tangkapan layar.
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan ekonomi Indonesia dan daya beli masyarakat harus bisa pulih bersama. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI, Selasa, 7 Juni 2022.
Perekonomian global saat ini, lanjut dia, tengah diguncang dengan berbagai permasalahan. Kenaikan harga-harga komoditi seperti pangan dan energi juga terjadi.
"Yang perlu kita amankan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat. Karena ini semuanya sama, pertama kita ingin tidak hanya ekonominya yang pulih tapi masyarakat juga kondisinya membaik," ujar Ani sapaan akrabnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani.
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Menurutnya, saat ini pemulihan ekonomi memang sedang berjalan. Akan tetapi hal itu diiringi dengan lonjakan harga komoditas. Utamanya di bulan Februari, yang diakibatkan dari serangan Rusia ke Ukraina.
"Itu menyebabkan geopolitik yang landscape-nya berubah sangat besar. Dan ini makin mengakselerasi secara ekstrem kenaikan komoditas di seluruh dunia terutama dua komoditas yang sangat sensitif," jelasnya.
Ani juga menceritakan, dari pertemuannya pada Islamic Development Bank, yang mana dia juga berbicara dengan menteri-menteri keuangan dari berbagai negara.
"Menteri Keuangan Turki mengatakan inflasi di dalam negerinya 74 persen, bayangkan Indonesia 3,5 persen. Mereka mengatakan bahwa harga-harga energi tidak di absorb atau diserap sehingga terus berlanjut dan langsung naik ke atas," jelasnya.
Kemudian, Ani juga berbicara dengan menteri keuangan Mesir yang merasakan kenaikan dari gandum dan minyak. Untuk energi katanya Mesir masih mengabsorb, sehingga harga jual bahan bakar minyak (BBM) masih sama seperti di Indonesia.
"Namun subsidinya melonjak tinggi sekali defisit di dalam APBN di Mesir. Kita sekarang di 4,7 persen," ujarnya.
Sebagai informasi, adapun pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022, penerimaan negara yang telah diterima sebesar Rp853,6 triliun sampai dengan akhir April 2022.
PPN Naik Jadi 12 Persen, Ketua Aprindo Minta Sri Mulyani Tinjau Ulang
Ketua Umum Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) minta Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau ulang rencana kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) hingga 12 persen.
