Setelah Pandemi, Airlangga Ungkap Tantangan Baru Ekonomi RI
- istimewa
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan setelah hantaman pandemi COVID-19 perekonomian Indonesia kedepannya akan memiliki banyak tantangan baru.
Tantangan tersebut menurutnya terdiri empat sampai 5C seperti yang digaungkan oleh Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Perekonomian ke depan tidak semakin mudah dari kami sering menyebut dalam pertemuan dari berbagai kepala negara, kepala lembaga dunia. Bahwa dunia menghadapi empat sampai 5C tantangan ke depan,” jelas Airlangga dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI, Senin 6 Juni 2022.
Baca juga: Kembali Ngantor di Gedung Sate, Ridwan Kamil Bawa Si Bungsu Arkana
Airlangga menjelaskan, tantangan pertama yaitu angin terakhir dari COVID-19. Di mana dia juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Anggaran (Banggar), yang sejak 2020 telah mendukung program penanganan COVID-19, dan pemulihan ekonomi nasional (KPC-PEN).
“Program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang anggarannya selama tiga tahun mencapai Rp1.895,5 triliun,” ujarnya.
Kemudian, tantang berikutnya terkait dengan krisis akibat perang yang mana dari hal itu berimbas kepada kenaikan harga energi, pangan, dan keuangan. Dari krisis akibat perang itu juga akan berlanjut pada krisis berikutnya, yaitu perubahan iklim.
Airlangga Hartarto.
- Kemenko Perekonomian
“Kita sekarang masih musim hujan tetapi ke depan kemarau ini akan panjang, pangan juga akan menjadi hal yang penting,” terangnya.
Melalui hal itu katanya akan terjadi kenaikan harga komoditi baik pada energi, pangan dan yang lainnya. Dan hal itu diperkirakan masih akan berlanjut hingga pertengahan 2023. Dan krisis berikutnya Airlangga menyebutkan adalah inflasi.
“Dan tentu krisis yang berikutnya adalah inflasi, jadi 5C ini menjadi tantangan kita ke depan. Tetapi kita berterima kasih kepada Banggar atas nama pemerintah yang telah menyetujui COVID-19 kita hentikan di tahun ini,” kata Airlangga.
Menko Airlangga: Penundaan Penerapan PPN 12% Dibahas
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut langkah penundaan pemberlakuan Pajak Penundaan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada awal 2025, belum di
