DPR Dorong BPK Audit Divestasi Saham PT Vale Indonesia, Ini Alasannya

PT Vale Indonesia
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Komisi VII DPR RI meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mengaudit divestasi saham PT Vale Indonesia sebesar 20 persen kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Hal itu dianggap penting untuk dilakukan guna melihat keuntungan dan kerugian yang didapat dari kegiatan divestasi tersebut.

Komisi III DPR Terima 469 Aduan Masyarakat Sepanjang 2024, Ini Lembaga yang Paling Banyak Diadukan

Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Hariadi mengatakan, audit ini dilakukan dengan tujuan tertentu termasuk pelepasan saham melalui Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya, Komisi VII DPR RI sudah menggelar rapat dengan Dirut PT Asahan Aluminium, Dirut PT Vale Indonesia, Dirut PT Mind ID, dan Dirut PT Antam. 

"Komisi VII DPR RI akan mendorong BPK RI untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu terkait pelaksanaan divestasi saham PT Vale Indonesia oleh PT Indonesia Asahan Aluminium sebesar 20 persen termasuk pelepasan saham sebesar 20 persen melalui Initial Public Offering  di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019," kata Bambang, membacakan kesimpulan rapat, dikutip Jumat, 3 Juni 2022.

Komisi III DPR Ungkap Fakta Polri Institusi Paling Responsif Tanggapi Aduan Masyarakat

MIND ID resmi akuisisi 20 persen saham PT Vale Indonesia

Photo :
  • Dok. KBUMN

Komisi VII, lanjut Politikus Partai Gerindra ini, akan mendalami manfaat apa saja yang diperoleh pemerintah dan masyarakat di wilayah operasi PT Vale Indonesia, sebuah perusahaan pertambangan multinasional yang berkantor pusat di Brasil. PT Vale sudah beroperasi di Indonesia sejak 1968 dan mendapat wilayah operasi di Sulawesi.

KPK Panggil 2 Anggota DPR Terkait Kasus Korupsi CSR di Bank Indonesia

"Komisi VII DPR RI meminta pemerintah tidak melakukan proses perpanjangan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus PT Vale Indonesia yang akan berakhir 28 Desember 2025 sebelum semua permasalahan yang mengemuka saat ini dapat terselesaikan dengan baik," imbuhnya.

Djakarta Warehouse Project (DWP).

Kasus Pemerasan WNA di DWP oleh Oknum Polisi Jadi Sorotan Komisi III DPR

"Tentu harus ditindak, siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Orang yang melakukan kesalahan harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya."

img_title
VIVA.co.id
28 Desember 2024