Pendapatan Negara 2023 Naik 11%, Sri Mulyani Ungkap Sumbernya

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan, pendapatan negara pada 2023 naik di level 11,7 persen-11,19 persen. Di mana penerimaan itu berasal dari perpajakan, dan didukung melalui pembaruan implementasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Ani begitu sapaan akrabnya mengatakan, hal itu akan terus digali potensi penerimaan negara baik melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Kemudian juga optimalisasi akan dilakukan dari kepabeanan cukai, melalui ekstensifikasi penguatan pengawasan dan penegakan hukum.

“Kita juga akan melihat dari sumber PNBP di tahun 2023, terutama PNBP yang berasal dari sumber daya alam dan kekayaan negara yang dipisahkan,” ujar Ani dalam Rapat Kerja Dengan Komisi XI DPR RI, Selasa 31 Mei 2022.

Adapun pemerintah mematok untuk pendapatan negara di 2023 sebesar Rp2.255,5 triliun hingga Rp2.382,6 triliun. Untuk target pendapatan negara di 2022 sendiri pemerintah menargetkan di angka Rp1.846,14 triliun.

Ani melanjutkan, dengan itu kinerja dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan terus di monitor secara detail atau keseluruhan. Hal itu dilakukan agar negara mendapatkan potensi dari dividen.

“Terutama BUMN-BUMN yang sudah mendapatkan penyertaan modal negara (PNM) untuk penyehatannya,” jelasnya.



Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Photo :

• VIVA/Mohammad Yudha Prasetya

Selain itu, untuk Badan Layanan Umum sebagai potensi penerimaan negara bukan pajak akan terus dilakukan peningkatan. Itu seiring dengan tujuan dalam melayani masyarakat secara lebih baik.

“Dari sisi belanja, reform atau pembaruan di sisi belanja menjadi sangat penting selain kita akan menerapkan zero base budgeting atau anggaran tak bersisa. Ini adalah untuk menjaga konsistensi biaya operasi dari pemerintahan,” katanya.

Kemudian, pada belanja negara juga akan diteliti utamanya untuk belanja barang yang menggambarkan tingkat efisiensi dari operasi kementerian dan lembaga.

“Reform birokrasi akan diharapkan menghasilkan belanja negara yang makin tepat dari sisi output dan outcome-nya dan efisiensi yang tinggi,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Selain itu, untuk Badan Layanan Umum sebagai potensi penerimaan negara bukan pajak akan terus dilakukan peningkatan. Itu seiring dengan tujuan dalam melayani masyarakat secara lebih baik.