Luhut Awasi Belanja Produk Dalam Negeri dan UMK K/L di e-Katalog

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Sumber :
  • istimewa

VIVA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, bakal mengawasi dan memastikan belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta pemanfataan katalog elektronik agar bisa terealisasi secara optimal.

Rahasia di Balik Girl Math: Cara Menghitung Keuangan dengan Logika Perempuan

"Per 23 Mei 2022, dari Rencana Umum Pengadaan melalui Penyedia sebesar Rp586 triliun, telah terealisasi belanja PDN Rp109,3 triliun. Kami terus mempercepat realisasi belanja PDN sesuai arahan Bapak Presiden," kata Luhut dalam keterangannya, Rabu 25 Mei 2022.

Luhut juga mengaku telah mengkoordinasikan adanya perubahan signifikan dan besar-besaran pada sistem belanja negara, termasuk di LKPP.

Pasar CCTV di Indonesia Masih Besar

Baca juga: Rupiah Menguat Rp14.651 per Dolar AS Pagi Ini, Tapi Masih Tertekan

Sesuai arahan Presiden, Luhut akan mengawal belanja negara sehingga terjadi pemangkasan tahapan birokrasi pada sistem katalog elektronik. Dari delapan tahap jadi dua tahap untuk e-Katalog Nasional, dan sembilan tahap jadi dua tahap untuk e-Katalog Lokal.

Luhut: NU Harus Memimpin Upaya Perdamaian di Timur Tengah

"Saat ini, jumlah produk yang tayang pada Katalog Elektronik mencapai 340.342 produk, dan sesuai arahan Bapak Presiden, akan bisa mencapai satu juta produk pada akhir 2022," ujarnya.

Mengenai pembenahan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Keuangan, Luhut mengatakan bahwa akhirnya hal itu bisa terintegrasi dengan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP).

Menko Luhut.

Photo :
  • Tangkapan layar Anisa Aulia/ VIVA.

"Kami juga terus mengawal penyamaan harmonisasi sistem Kodefikasi bersama BPS," kata Luhut.

Sambil menunggu harmonisasi kodefikasi tuntas, Luhut memastikan pihaknya akan mulai menyiapkan konsolidasi belanja negara. Supaya penggunaan APBN/APBD lebih efisien.

"Sehingga dananya makin optimal digunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya