Alasan Sri Mulyani Minta Tambahan Subsidi Energi Rp74,9 Triliun
- Anisa Aulia/VIVA.
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kementerian Keuangan telah mengajukan persetujuan DPR untuk menambah alokasi subsidi dan kompensasi pada 2022. Di mana tambahan subsidi energi sebesar Rp74,9 triliun
Ani sapaan akrabnya menjelaskan, untuk tambahan Subsidi BBM dan LPG nilainya mencapai Rp71,8 triliun. Sedangkan, untuk listrik juga mendapatkan tambahan subsidi sebesar Rp3,1 triliun.
Sedangkan, untuk kompensasi, Pemerintah mengajukan ke DPR untuk menyetujui sebesar Rp270 triliun, untuk BBM kompensasi sebesar Rp194,7 triliun maupun kompensasi tahun lalu sebesar Rp83,8 triliun yang akan segera dibayarkan.
Baca juga: Perumnas Tawarkan Hunian Rp168 Juta Cicilan Sejuta, Ini Lokasinya
“Untuk listrik Rp21,4 triliun tahun ini tambahan kompensasi, dan kompensasi tahun lalu sebesar Rp24,6 triliun yang juga kita harapkan bisa mulai kita bayarkan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Senin 23 Mei 2022.
Adapun untuk pembayaran itu akan dilakukan tahun ini sebesar Rp275 triliun. Dengan tagihan yang diperkirakan mencapai Rp324 triliun, dari itu maka sisanya Rp49 triliun akan dibayarkan pada 2023.
lebih lanjut Ani menuturkan bahwa realisasi belanja subsidi listrik masih lebih rendah sebesar Rp11,6 triliun. Dan pupuk lebih rendah Rp1,8 triliun.
SPBU Pertamina
- Pertamina
“Solar dan minyak tanah tahun lalu konsumsinya 3,6 juta tahun ini 4,1 juga kiloloter, LPG tahun lalu 1,8 juta tahun ini 1,9 juta metrik ton. Pelanggan listrik 38,4 juta pelanggan, tahun lalu lalu 37,4 juta, pupuk subsidi juga naik jumlahnya dari 2,6 juta ton tahun lalu sekarang 3 juta ton,” jelasnya.
Melalui hal itu Ani mengatakan bahwa aktivitas ekonomi sudah mulai pulih. Dengan permintaan terhadap barang-barang terutama yang bersubsidi juga melonjak. Dari hal itu dia menyatakan bahwa pemerintah harus terus waspada.
“Dan tentu kita meminta kepada Pertamina terutama untuk tetap mengendalikan jumlah barang bahan baku energi atau bahan bakar energi yang disubsidi. Karena kita tidak bisa membiarkan volumenya menjadi tidak terbatas,” tegasnya.
