Sri Mulyani Ungkap Bansos Jadi Bantalan RI hadapi Guncangan Ekonomi
- Anisa Aulia/VIVA.
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi belanja perlindungan sosial (perlinsos) di 2022 sebesar Rp129 triliun, atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp124 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, dengan tingginya belanja perlinsos maka lonjakan itu sudah terjadi selama tiga tahun berturut-turut. Di mana perlinsos itu merupakan kombinasi antara bantuan sosial atau bansos regular dan bansos yang berhubungan dengan PC-PEN atau pemulihan ekonomi nasional.
Adapun untuk bansos reguler adalah sebesar Rp72,3 triliun, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp65,7 triliun.
“Jadi kita lihat belanja bansos itu adalah bantalan yang sangat luar biasa pada saat ekonomi sedang diguncang terus dari mulai pandemi, pemulihan dan sekarang guncangan dari sisi harga-harga barang,” ujar Sri Mulyani dari konferensi pers APBN KITA Edisi Mei 2022, Senin 23 Mei 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
- Anisa Aulia/VIVA.
Ani sapaan akrabnya mengatakan, untuk Kementerian Sosial adalah yang paling utama. Karena menyalurkan bantuan yang sebagian sangat besar dalam bentuk bansos untuk masyarakat terdampak pandemi. Di mana itu disalurkan dalam bentuk program keluarga harapan (PKH). Kartu Sembako, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Untuk PKH itu 10 juta keluarga, sembako 18,8 juta keluarga. Namun tidak selalu sama dengan PKH, ini hanya untuk 2 bulan, dan kita juga untuk BLT tambahan lagi 19,3 juta keluarga,” jelasnya.
Kemudian Kementerian Kesehatan menyalurkan dalam bentuk bantuan untuk masyarakat miskin yang tidak bisa membayarkan iuran jaminan kesehatan. Dan disalurkan kepada 84,9 juta masyarakat miskin.
Selain itu, realisasi perlinsos disalurkan dalam bentuk subsidi pada LPG yang mencapai Rp30,5 triliun. Itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang subsidi LPG hanya senilai Rp16,9 triliun.
Selanjutnya, pada subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp7,7 triliun atau melonjak tinggi daro 2021 yang hanya sebesar Rp700 miliar. Serta untuk Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) dilakukan kepada 6,1 juta keluarga penerima. Di mana penerima BLT sebesar Rp7,5 triliun, lebih tinggi dari 2021 sebesar Rp1,1 triliun.
