Perempuan Berpotensi Besar Bangun UMKM Berorientasi Ekspor
- Dokumentasi LPEI.
VIVA – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mendorong perempuan berwiraswasta dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ekspor berkelanjutan. Hal itu sebagai dukungan nyata dalam perhelatan G20 mendatang.
LPEI berkomitmen untuk membangun persepsi bersama dan pemahaman pentingnya perempuan dalam sektor usaha berorientasi ekspor. Untuk itu LPEI terus melakukan pendampingan kepada perempuan pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha hingga menjadi eksportir produk-produk unggulan yang berkelanjutan. Sehingga berkontribusi bagi pembangunan ekonomi Indonesia.
Dalam hal ini, Direktur Eksekutif LPEI, Riyani Tirtoso mengatakan, pemberdayaan perempuan, inklusi keuangan, serta tujuan mencapai sustainable development goals. Dilakukan melalui penciptaan produk ramah lingkungan.
“Sebagai contoh Wardah yang memiliki pabrik seluas 2.000 hektare dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri diantara kosmetik luar negeri ternama,” kata Riyani dari keterangan, Senin, 23 Mei 2022.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah memiliki banyak instrumen pajak, bea cukai, kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan industri untuk tujuan ekspor.
Produk UMKM
- Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores
“Kita punya Pemerintah Daerah yang bisa melakukan transfer keuangan hingga dana desa bisa mendukung. Kita juga punya program UMI, PIP, dan KUR untuk bisa mendukung dari sisi pendanaan,” ujarnya.
“Kita juga punya produk untuk penjaminan. Instrumennya sudah banyak sehingga yang diperlukan adalah untuk meng-orkestrasi policy, regulasi, instrumen dan sinergi sehingga para eksportir tidak merasa sendirian” tambahn Sri.
Dalam kesempatan itu juga Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan LPEI, Chesna F Anwar menjelaskan bagi UKM yang bingung untuk melakukan ekspor produk apa. Dia meminta para UKM untuk berbicara dan diskusi dengan LPEI. Hal itu karena LPEI memiliki platform National Export Dashboard (NED).
“Platform ini memiliki berbagai ragam data seperti produk yang high demand, negara tujuan ekspor, requirement-nya seperti apa yang akan membantu proses edukasi para calon eksportir,” jelasnya.
OJK Pastikan UMKM yang Utangnya Dihapus karena Masuk Kriteria PP 47/2024 Keluar dari Daftar Hitam SLIK
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, hadirnya PP 47/2024 merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
