Menkeu Siapkan Tambahan Anggaran Perlindungan Sosial Rp18,6 Triliun
- VIVA/Anisa Aulia
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pihaknya menyiapkan penambahan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp18,6 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, perlindungan sosial itu akan diberikan berupa bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan produksi untuk usaha mikro (BPUM) hingga untuk program keluarga harapan (PKH). Bahkan, saat ini sudah diberikan dalam bentuk BLT kepada 20,65 juta kelompok masyarakat penerima manfaat dan bantuan produktif untuk usaha mikro atau BPUM.
“Ini akan juga kami masukkan sehingga total perlindungan sosial di dalam APBN kita 2022 mencapai Rp431,5 triliun. Jadi kalau masyarakat masih menanyakan apa manfaat APBN buat mereka. Ini yang dalam bentuk Perlinsos yang tadi ratusan triliun, dalam bentuk subsidi BBM dan listrik itu adalah langsung dinikmati masyarakat,” tegas Sri dalam Rapat Kerja dengan Banggar DPR RI, Kamis 19 Mei 2022.
Presiden Jokowi memberikan BLT ke pedagang pasar di Kupang, NTT
- Setkab
Secara rinci, anggaran perlindungan sosial melalui dalam APBN 2022 ini pemnfaatannya antara lain untuk PKH sebesar Rp28,7 triliun, Kartu Sembako Rp45,1 triliun, Kartu Prakerja Rp11,0 triliun, dan PBI JKN sebesar Rp46,5 triliun.
Kemudian untuk pelunasan perlindungan sosial tahun berjalan, pada Kartu Pekerja senilai Rp9,0 triliun, Bantuan Pendidikan Rp9,0 triliun, Bantuan PKL Warung dan Nelayan Rp1,7 triliun, serta BLT Minyak Goreng Rp7,5 triliun.
“Untuk itu kami melihat di tahun 2022, dengan gejolak di sektor keuangan kita harus tetap menjaga APBN kita secara hati-hati. Jadi melindungi masyarakat, melindungi ekonomi, melindungi APBN, Itu adalah triple objektif yang akan terus kita jaga,” tegasnya.
Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, dengan harga komoditas yang naik saat ini penerimaan negara ikut naik. Karena berdasarkan outlook di 2022 penerimaan mencapai Rp2.262, 2 triliun atau naik Rp420 triliun dari APBN awal yaitu Rp1.846 triliun.
“Ini artinya Indonesia menghadapi masalah yang relatif lebih baik. Kalau negara lain yang tadi mengalami krisis mereka enggak punya uang kebutuhan banyak, kita paling tidak punya tambahan Rp420 triliun,” jelasnya.
PKB: Kenaikan PPN Bukan Harga Mati untuk Penguatan APBN
Ketua DPP PKB Dita Indah Sari mengatakan bahwa kenaikan PPN sebanyak 12 persen bukan harga mati atau jalan salah satu-satunya untuk menguatkan APBN.
