UMKM Ditegaskan Buka Lapangan Kerja Tapi Susah Akses Lembaga Keuangan
- Tangkapan layar Anisa Aulia/ VIVA.
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kini memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Karena telah membuka lapangan pekerjaan, berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) dan investasi nasional.
Untuk lapangan pekerjaan UMKM, menyumbang sebesar 97 persen, PDB sebesar 60 persen, dan investasi sebesar 60 persen. Meski begitu UMKM masih memiliki banyak kendala yang terpentingnya dalam akses terhadap keuangan.
“Saat ini jika kita melihat Indonesia hanya 18 persen dari total kredit bank telah disalurkan atau diberikan kepada UMKM. Selain itu, selama pandemi COVID-19 semakin memukul UMKM dan menciptakan situasi yang lebih rentan,” ujar Sri Mulyani dalam International Seminar Digital Transformation for Financial Inclusion, Rabu 11 Mei 2022.
Adapun dari hal itu, saat ini Kemenkeu berfokus untuk menerapkan kebijakan dalam hal meningkatkan akses keuangan bagi UMKM. Di mana tidak hanya untuk memberdayakan UMKM, juga menciptakan efek yang kuat dalam hal lapangan pekerjaan sebagai penggerak untuk memulihkan perekonomian akibat dari pandemi.
Lebih lanjut, Ani sapaan akrabnya menjelaskan, terkait peran dari perempuan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan studi Mc Kensey Global Institute menunjukkan bahwa sebanyak US$12 triliun atau 11 persen dari PDB dapat diperoleh semua negara, jika mampu memajukan kesejahteraan perempuan.
“Bahkan dapat mewujudkan potensi perempuan terutama di bidang ekonomi, tenaga kerja, dan pasar. Kita berpotensi menciptakan kegiatan ekonomi senilai US$28 triliun atau setara dengan 26 persen PDB dunia pada tahun 2025,” jelasnya.
Produk UMKM
- Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores
Namun dengan itu Ani mengatakan, dengan potensi besar tersebut saat ini peranan perempuan sering dikecualikan dari layanan keuangan. Hal itu karena perempuan tidak memiliki kartu identitas atau tidak memiliki aset atas namanya sendiri.
“Sehingga hal ini menimbulkan kendala yang sangat berat bagi mereka untuk mengakses keuangan. Maupun permodalan dari lembaga keuangan, karena mereka tidak memiliki agunan,” terang Ani.
Sri Mulyani Ungkap PPN Naik Jadi 12 Persen Sesuai UU Mulai 1 Januari 2025
Menteri Keuangan, Sri Mulyani memastikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.
