Genjot Transformasi Ekonomi, Bappenas Susun Roadmap Industri Digital
- KOI/NOC Indonesia
VIVA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menegaskan, salah satu kunci penting bagi pemulihan ekonomi nasional adalah dengan memastikan terjadinya transformasi digital di Indonesia.
"Oleh karena itu, transformasi digital juga perlu dilakukan dan diimbangi dengan industrialisasi digital," kata Suharso dalam telekonferensi di pembukaan Musrenbang Nasional 2022, Kamis, 28 April 2022.
Menurut Suharso, Indonesia tidak hanya akan menjadi konsumen besar untuk produk digital impor saja. Tetapi juga harus menjadi produsen besar digital yang memasok kebutuhan domestik dan luar negeri.
"Karena itu, Bappenas telah menyusun peta jalan (roadmap) bagi industri digital Indonesia, sebagai bagian dari transformasi ekonomi indonesia," ujarnya.
Selain itu, dalam rencana kerja pemerintah tahun 2023, telah ditetapkan juga beberapa major project yang memiliki peran signifikan dalam mendukung capaian prioritas nasional. Hal itu juga diperkuat dengan penerapan mekanisme 'clearing house' perencanaan, untuk menjamin kemanfaatan output pembangunan bagi masyarakat.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
- Bappenas
Suharso menjelaskan, beberapa mayor project tersebut adalah kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu UMKM, food estate, destinasi pariwisata, akselerasi pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi, reformasi sistem perlindungan sosial, dan reformasi sistem kesehatan nasional.
Selain itu, ada juga pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, wilayah adat Papua, pembangunan ibu kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, serta pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.
"Penyusunan RKP tahun 2023 telah melalui suatu proses yang secara rutin telah kita ikuti dari tahun ke tahun, dan selanjutnya kegiatan ini akan dilanjutkan dengan suatu pelaksanaan yang akan melibatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," kata Suharso.
"Sehingga serangkaian kegiatan ini dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang menjamin sinergi seluruh pelaku pembangunan, antarinstansi pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lainnya," ujarnya.
