Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Ekonom: Bisa Pukul Balik Indonesia
- ANTARA FOTO/Hadly V
VIVA – Kepala Ekonom Bank Central Asia, David Sumual menilai dari kebijakan Presiden yang melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng akan berdampak pada tingginya harga crude palm oil (CPO) global.
Hal itu dikarenakan Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia. Dengan larangan ekspor itu juga menurutnya, akan membuat produsen minyak goreng serta distributor enggan melepas stok yang dimilikinya.
“Produsen dan distributor pasti kan malas melepas stoknya juga, kalau misalnya kondisi seperti itu. Dan harga global yang tinggi itu akan memukul balik ke dalam negeri. Karena kita produsen global,” tegas David saat dihubungi VIVA, Selasa 26 April 2022.
David juga mengungkapkan, dari pengumuman kebijakan presiden tersebut juga telah menuai reaksi pasar. Di mana saat ini harga tandan buah segar (TBS) petani turun sebesar 40-30 persen. Dari yang sebelumnya Rp3.500 menjadi Rp2.000.
“Nah tentu ini dampaknya langsung kena ke petani dan daya beli mereka tentunya,” jelasnya.
Adapun dari kebijakan tersebut pengaruhnya terhadap harga minyak goreng di dalam negeri, David berharap pasokan minyak goreng di dalam negeri akan melimpah. Sehingga harga minyak goreng stabil di pasaran.
Minyak goreng di supermarket
- VIVA.co.id/Nur Faishal
“Ya ini kan nanti tergantung praktik di lapangannya gimana. Kita berharap pasokan di dalam negeri ini bisa naik, sehingga harga minyak gorengnya juga lebih stabil. Kita lihat aja tanggal 28 aturan teknisnya seperti apa,” terangnya.
Sebelumnya, Presiden telah mengumumkan untuk menghentikan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Hal itu dilakukan agar pasokan minyak goreng dan harga minyak goreng dalam negeri stabil.
Melalui kebijakan tersebut, Jokowi mengatakan akan mulai diberlakukan pada 28 April 2022. Untuk batas waktu pelarangan ekspor Jokowi belum dapat memastikan hingga kapan.
OCCRP Akui Tak Punya Bukti, Muruah Jokowi Dinilai Tetap Terjaga di Mata Dunia
Dalam situs resminya, OCCRP mengakui tidak punya bukti Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama jadi Presiden.
