Didukung DPR, Erick Thohir: Penyelamatan Garuda Jadi Keharusan
- VIVA/Dusep Malik
VIVA – Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memastikan langkah Pemerintah dalam Penyelamatan maskapai Garuda Indonesia menjadi kuat saat ini. Apalagi, langkah itu telah mendapatkan dukungan dari DPR melalui Panitia Kerja (Panja) penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Komisi VI DPR.Â
Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) tersebut juga mendapatkan standing ovation dari seluruh peserta rapat Panja karena memiliki komitmen yang jelas. Sehingga mempermudah gerak pemerintah
"Alhamdulillah setelah melalui berbagai rapat kerja, rapat dengar pendapat, hingga Panja, sekarang kita telah sama-sama sepakat bahwa penyelamatan Garuda harus menjadi keharusan," tegas Erick dikutip dari keterangannya, Minggu, 24 April 2022.
Erick pun memastikan, terus melakukan berbagai upaya dalam penyelamatan Garuda Indonesia agar bangkit dari keterpurukan. Seperti restrukturisasi secara besar-besaran, meningkatkan transparansi, melaporkan kasus dugaan korupsi, membatasi rute penerbangan yang tak menguntungkan, hingga melakukan renegoisasi ulang dengan para pihak lessor pesawat.
Menteri BUMN Erick Thohir.
- Kementerian BUMN.
Dia pun meyakini, dengan kesepakatan yang telah ditekan bersama, perusahaan yang berdiri pada 1949 ini akan kembali bangkit. Tak hanya itu, tapi juga sehat dan mengudara di langit dunia.
"Kita bersyukur dan berterima kasih, dengan dukungan Panja Komisi VI DPR sangat berarti dalam upaya penyehatan Garuda," ujar Erick Thohir.
Selain itu, Eks Presiden Inter Milan ini menyadari bahwa dibutuhkan banyak dukungan dari beragam pihak untuk bisa kembali menyehatkan kondisi Garuda Indonesia.
Tak lupa, Ia berkomitmen Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia akan terus menjalankan setiap usulan rekomendasi dari Panja. Mulai dari memperbaiki tata kelola korporasi yang buruk disertai timeline dan tolak ukur yang jelas.
"Kesepakatan antara Panja Komisi VI dengan Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia merupakan kolaborasi dan sinergitas yang baik dalam memperbaiki Garuda," tegas Erick.
DPR Tunggu Rapat Pimpinan terkait RUU Omnibus Law Politik
Ketua Komisi II DPR RI mengungkapkan pembahasan RUU Omnibus Law Politik atau revisi UU Pemilu ataupun UU Pilkada masih menunggu putusan Rapat Pimpinan parlemen.Â
