ESDM Ungkap 6 Langkah Percepat Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan
- VIVA/Purna Karyanto
VIVA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menekankan enam upaya dan langkah yang bisa mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.
Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Harris Yahya menjelaskan, keenam poin tersebut yakni Rancangan Perpres tentang harga EBT, Penerapan Permen ESDM tentang PLTS Atap, Mandatori bahan bakar nabati (BBN), pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, kemudahan perizinan usaha, dan mendorong demand ke arah energi listrik.
Harris mengatakan, empat dari enam poin itu berada di wilayah pemerintah, sementara dua lainnya, yakni mandatori BBN ada di ranah produsen BBM dan upaya mendorong demand (permintaan) itu bergantung pada konsumen.
"Konsumen kita minta untuk menggunakan peralatan listrik seperti kendaraan listrik dan kompor listrik, karena LPG pun masih kita impor sampai 70 persen. Harga LPG ini juga rentan jika ada gangguan suplai seperti sekarang ini," kata Harris dalam keterangan tertulis, Selasa 19 April 2022.
Ilustrasi/Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
- ANTARA FOTO/Adwit B Pramono
Harris mengatakan bahwa tingginya harga minyak mentah saat ini menunjukkan bahwa energi fosil sangat rentan terhadap krisis seperti perang di Ukraina. Apalagi, jika yang terlibat krisis tersebut adalah negara-negara penghasil minyak atau gas.
"Harga minyak mentah sudah di atas US$100 per barel, dan harga batu bara sempat di atas US$400 per ton Maret lalu. Padahal, tahun lalu rata-rata harga batu bara masih di bawah US$200," ujar Harris.
Harris mengakui bahwa harga EBT sekarang memang masih tinggi. Itu sebabnya, pemerintah terus berupaya menurunkan harganya agar bisa kompetitif dengan harga listrik dari energi fosil.
"Kalau emisinya juga dihitung, harga listrik EBT bisa kompetitif. Apalagi, jika semua kebijakan pemerintah sudah diterapkan dan memberikan efek yang signifikan pada harga listrik EBT," ujarnya.
Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), Ahmad Yuniarto menambahkan, perusahaan pengembang panas bumi harus bisa mencapai efisiensi yang tinggi agar harganya bisa kompetitif. Karenanya, PGE berkomitmen terus mengembangkan panas bumi dan memastikan implementasi Environment, Social, and Governance (ESG), menjadi bagian terintegrasi dari bisnis panas bumi PGE.
Penerapan aspek-aspek ESG ini merupakan upaya dalam memberikan nilai tambah serta dukungan PGE pada program pemerintah, terkait pemanfaatan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan khususnya energi panas bumi.
"Komitmen PGE dalam pengembangan energi panas bumi dapat berkontribusi dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan goals ke-7 (energi bersih dan terjangkau), goals ke-8 (pekerjaan yang layak dan pengembangan ekonomi), dan goals ke-13 (penanganan perubahan iklim) pada Sustainable Development Goals (SDGs)," ujarnya.
Respons Wamen ESDM soal Data 10,6 Juta Penerima Subsidi Listrik Tak Tepat Sasaran
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung mengatakan saat ini pihaknya sedang melihat data penerima subsidi yang tidak tepat sasaran tersebut.
